WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Pelaksanaan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein (EFTA) mulai mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Kongres menyetujui undang-undang ini pada November lalu. Aturan tersebut mewajibkan Departemen Kehakiman AS (DOJ) merilis seluruh dokumen terkait Jeffrey Epstein tanpa terkecuali.
Undang-undang tersebut memang mengizinkan penyensoran identitas korban. Namun, aturan ini melarang keras penyembunyian informasi demi menjaga reputasi tokoh publik. Sayangnya, sejumlah anggota parlemen justru menemukan banyak kejanggalan saat memeriksa berkas tersebut pada Senin kemarin.
Misteri Redaksi Nama “Tokoh Menonjol”
Anggota parlemen dari kedua partai menyatakan kekecewaan mereka terhadap kondisi dokumen tersebut. Perwakilan Jamie Raskin (Demokrat) mengaku melihat banyak nama yang hilang tanpa alasan jelas. “Staf menghapus begitu saja banyak nama pendukung dan kolaborator Jeffrey Epstein,” ujar Raskin kepada wartawan.
Senada dengan Raskin, Thomas Massie (Republik) mengeklaim telah menemukan identitas enam pria yang disensor. Salah satu di antaranya adalah pejabat tinggi di pemerintahan asing. Ro Khanna (Demokrat) juga menegaskan bahwa redaksi tersebut melanggar hukum. Pasalnya, EFTA mewajibkan pembukaan identitas kecuali jika informasi tersebut bersifat rahasia negara. Para anggota parlemen menduga FBI atau jaksa penuntut telah menyensor dokumen itu sebelum sampai ke Departemen Kehakiman.
Pengakuan Menteri Perdagangan Howard Lutnick
Di tengah perdebatan transparansi, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick memberikan pengakuan mengejutkan. Ia berbicara dalam sidang subkomite Senat pada Selasa (10/2/2026). Lutnick mengakui bahwa ia dan keluarganya pernah makan siang di pulau pribadi Epstein pada 2012.
Pengakuan ini sangat kontras dengan pernyataan Lutnick sebelumnya. Dahulu, ia mengeklaim telah memutus kontak dengan Epstein sejak 2005. Namun, berkas terbaru dari DOJ justru menunjukkan fakta sebaliknya. Keduanya tetap berkomunikasi dan memiliki hubungan bisnis hingga tahun 2014. Akibat inkonsistensi ini, anggota Demokrat dan Republik mendesak Lutnick agar segera mengundurkan diri.
Diplomat Prancis Diserahkan ke Kejaksaan
Skandal ini juga merambat hingga ke jantung diplomasi Eropa. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengonfirmasi kemunculan nama Fabrice Aidan dalam dokumen tersebut. Aidan merupakan diplomat karier dengan masa kerja 25 tahun yang kini bertugas di sektor swasta.
Barrot segera menyerahkan masalah ini kepada jaksa penuntut sesuai dengan hukum acara pidana Prancis. Selain itu, pemerintah Prancis memulai penyelidikan administratif internal terhadap Aidan. Media lokal mencatat adanya rincian informasi kontak dan pertukaran email yang intensif dalam berkas itu. Meskipun nama dalam berkas bukan bukti mutlak pelanggaran hukum, langkah Paris menunjukkan keseriusan mereka menuntaskan skandal ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
