JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka proses baru dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima surat dari Gibran, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan tahapan untuk mengisi kembali jabatan wakil presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, MPR akan mengundang pimpinan fraksi partai politik dan perwakilan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.
“MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden Ajukan Dua Calon Wapres
Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua kandidat tersebut nantinya mengikuti tahapan pemeriksaan persyaratan sebelum masuk ke proses pemilihan.
Berdasarkan penjelasan Muzani, Presiden memiliki batas waktu 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya.
Setelah menerima usulan, MPR akan membentuk tim verifikasi. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen masing-masing kandidat.
Jika kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR akan menetapkan mereka untuk mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” jelas Muzani.
Anggota MPR Tentukan Wapres Pengganti
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, anggota MPR akan memberikan suara untuk menentukan wakil presiden baru.
Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur mekanisme pemungutan suara tersebut. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Mekanisme ini sejalan dengan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Konstitusi mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran bukan berarti jabatan wakil presiden langsung terisi oleh pengganti.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengusulan kandidat, pemeriksaan dokumen, hingga pemungutan suara di MPR.
Kini, publik menunggu langkah Presiden Prabowo dalam mengajukan dua kandidat serta keputusan MPR untuk menentukan sosok yang akan mendampingi kepala negara hingga akhir masa jabatan. **
Editor : Hadwan
