POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.
Menurut keterangan resmi Sekretariat Presiden di Istana Merdeka, Prabowo menghormati langkah politik yang Gibran ambil itu.
Gibran menyampaikan keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029 secara tertulis atas permintaan sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, surat pengunduran diri resmi itu tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusan politik tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan langsung isi surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen Senayan.
Gibran menulis bahwa ia mengambil keputusan itu dengan penuh kesadaran demi menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nasional.
Bahkan, Gibran turut menyampaikan pernyataan pers terpisah di lingkungan Istana Wakil Presiden pada hari yang sama.
Dalam keterangannya kepada media, Gibran menegaskan bahwa langkah mundur ini merupakan keputusan pribadi yang matang.
Tanggapan Fraksi Parlemen Mengenai Mekanisme Konstitusi
Pengunduran diri Wakil Presiden memicu langkah tindak lanjut sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 di lembaga legislatif.
MPR RI segera memproses surat permohonan berhenti itu sesuai tata tertib serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar MPR RI menyampaikan sikap resmi mengenai dinamika ketatanegaraan nasional hari ini.
Anggota MPR RI Fraksi Golkar Melcias Markus Mekeng menyatakan penghormatan penuh atas proses konstitusional di parlemen.
Mekeng menilai pengisian jabatan Wakil Presiden perlu berjalan tertib agar roda pemerintahan tetap bekerja secara optimal.
Meskipun demikian, seluruh fraksi di parlemen masih menunggu jadwal resmi sidang paripurna MPR untuk agenda lanjutan.
Sesuai konstitusi, Presiden akan mengusulkan nama calon pengganti Wakil Presiden kepada sidang paripurna MPR RI.
Komitmen Menjaga Stabilitas Pemerintahan Nasional
Presiden Prabowo memastikan seluruh program prioritas kabinet tetap berjalan normal melayani kebutuhan masyarakat luas di daerah.
Oleh karena itu, jajaran menteri koordinator terus mengawal pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Masyarakat berharap proses transisi politik di tingkat pimpinan nasional berlangsung damai, transparan, dan taat konstitusi.
Pimpinan lembaga tinggi negara mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan serta kondusivitas situasi keamanan nasional.
Dengan demikian, roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan stabil dalam menjalankan amanat konstitusi negara.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
