POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Brigjen TK masih menjalani penempatan khusus (patsus) terkait kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hal itu pada Selasa, 17 November 2026.
Trunoyudo membenarkan status patsus tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Patsus merupakan penempatan khusus bagi anggota Polri yang menjalani pemeriksaan etik.
Ia menyebut pemeriksaan terhadap perwira itu masih terus berjalan.
Selain itu, Polri telah mencopot perwira tinggi itu dari jabatannya.
Propam Polri menangani pemeriksaan tersebut.
Polri pertama kali mengonfirmasi pangkat sosok berinisial TK pada 13 November 2026.
Peran Brigjen TK Menurut Kapolri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran Brigjen TK dalam rapat bersama Komisi III DPR.
Menurut Suyudi, perwira itu menerima tugas dari Irjen Ahrie Sonta.
Tugas itu berupa pengintaian dengan memakai hasil sadapan.
Hingga kini, Polri hanya menyebut inisial perwira tinggi tersebut.
Sementara itu, ia tidak termasuk dalam daftar 4 tersangka yang Bareskrim umumkan.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Bareskrim sebelumnya menetapkan 4 jenderal sebagai tersangka penyadapan ilegal.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bahkan, Ahrie dan Eko telah menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Tiga tersangka menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob.
Adapun Slamet menjadi satu-satunya tersangka yang tidak menjalani penahanan.
Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE.
Listyo sebelumnya juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Kemudian, Polri membuka penyidikan baru soal dugaan makar dalam perkara ini.
Namun, Kapolri menegaskan belum ada tersangka dalam kasus makar tersebut.
Saat ini, kasus makar itu sudah masuk tahap penyidikan.
Temuan awal menyebut korban penyadapan juga mencakup menteri, politikus, dan pengusaha.
Di sisi lain, laporan CNN Indonesia tidak memuat tanggapan sang perwira atas pemeriksaan itu.
Semua pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
Polri berjanji menyampaikan perkembangan pemeriksaan kepada publik.
Dengan demikian, nasib Brigjen TK bergantung pada hasil pemeriksaan Propam.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia












