FLORES TIMUR, POSNEWS.CO.ID – Bentrokan dua desa di Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menewaskan tiga orang dan membakar puluhan rumah.
Di tengah situasi yang masih menjadi perhatian, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun tangan.
Pigai memerintahkan Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT bersama Staf Khusus Menteri untuk memantau langsung perkembangan konflik tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemantauan itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi warga setelah bentrokan.
Selain itu, pemerintah ingin mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk membantu proses penyelesaian konflik secara damai.
“Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” kata Pigai dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Menteri HAM Dorong Penyelesaian Berbasis Budaya
Menurut Pigai, pendekatan berbasis kearifan lokal lebih mengakar di tengah masyarakat dibandingkan penyelesaian yang hanya mengandalkan penegakan hukum.
Karena itu, pemerintah akan mendorong pelibatan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Mekanisme penyelesaian yang hidup dalam masyarakat dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan antarwarga.
Selain itu, pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah konflik serupa kembali pecah.
Konflik Tewaskan 3 Orang, Puluhan Rumah Terbakar
Bentrokan terjadi antara warga Desa Narasaosina dan Desa Waeburak, Kecamatan Adonara Timur. Konflik tersebut menelan tiga korban jiwa.
Selain itu, sejumlah warga mengalami luka-luka dan puluhan rumah terbakar dalam bentrokan yang pecah pada Sabtu (18/7/2026).
Aparat gabungan polisi dan TNI masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah bentrokan susulan sekaligus menjaga keamanan warga.
Pigai mengatakan, hasil pemantauan Kanwil KemenHAM NTT dan Staf Khusus Menteri akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait.
Ia menegaskan, proses penyelesaian harus tetap mengedepankan perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para tokoh masyarakat untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung secara damai, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga terdampak,” ujar Pigai.
Pigai berharap situasi di Adonara segera kembali kondusif. Dengan begitu, warga yang terdampak konflik dapat kembali beraktivitas secara normal tanpa dihantui ancaman bentrokan susulan. **
Editor : Hadwan
