KUPANG, POSNEWS.CO.ID – Penanganan kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) memasuki babak baru.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memeriksa Bupati Kupang Yosep Lede sebagai terlapor.
Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yosep pada pekan depan. Dengan keluarnya izin tersebut, polisi dapat melanjutkan proses penyidikan dengan meminta keterangan langsung dari kepala daerah tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan agenda pemeriksaan itu.
“Pemeriksaan saudara YL dijadwalkan pekan depan karena izin pemeriksaan dari Kemendagri sudah keluar,” ujar Henry.
Menurut Henry, penyidik masih mendalami laporan dugaan tindak pidana tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi, alat bukti, serta pendapat ahli.
Langkah ini dilakukan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan korban secara menyeluruh.
Polda NTT Bentuk Tim Joint Investigasi
Henry menegaskan, Polda NTT menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Penyidik juga diminta bekerja berdasarkan fakta hukum serta alat bukti, bukan tekanan atau kepentingan pihak tertentu.
Kapolda NTT telah memberikan kewenangan kepada Tim Joint Investigasi untuk mengusut perkara secara independen.
“Sebagaimana penegasan Bapak Kapolda NTT, Tim Joint Investigasi diberikan ruang dan kewenangan untuk bekerja secara independen. Penyidik harus berpegang pada fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Henry.
Ia memastikan tidak boleh ada intervensi yang memengaruhi proses penyidikan, termasuk kepentingan pihak mana pun.
Selain memeriksa Yosep Lede, penyidik akan terus meminta keterangan saksi dan ahli serta melengkapi alat bukti. Polda NTT berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan akuntabel.
Hingga kini, pemeriksaan terhadap Yosep menjadi salah satu tahapan penting dalam pendalaman laporan tersebut.
Namun, statusnya masih sebagai terlapor dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan harus dibuktikan melalui proses hukum. **
Editor : Hadwan












