JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kurangnya perhatian bagi kesejahteraan pekerja transportasi online, membuat pemerintah merancang aturan baru yakni wajib bagi hasil dengan berkeadilan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan proporsional sesuai tarif yang dibayarkan pengguna jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap tegas ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sistem Bagi Hasil Pada Layanan Transportasi Online di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa Ranperpres baru mengatur secara jelas hak-hak pekerja platform, termasuk kebebasan berserikat, ruang dialog, serta transparansi tarif dan sistem pembagian pendapatan.
“Salah satu aspek penting yang menjadi fokus kita hari ini adalah sistem bagi hasil dan transparansi tarif,” tegas Afriansyah dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
Dengan demikian, perusahaan aplikator harus membuka secara gamblang bagaimana komponen tarif dihitung dan bagaimana pendapatan dibagi antara aplikator dan mitra.
Tarif Ojol Masih Mengacu ke Aturan 2022
Hingga kini, tarif ojek online masih mengikuti Keputusan Menhub Nomor 667 Tahun 2022. Aturan itu mencakup:
- Biaya jasa dibagi dalam tiga zona tarif
- Sewa aplikasi maksimal 20 persen
- Biaya tidak langsung tetap dalam batasan yang ditentukan
Namun, di sisi lain, regulasi jaminan sosial bagi pekerja platform masih lemah. JKK dan JKM belum bersifat wajib, sehingga pembayaran iuran masih dilakukan secara mandiri. Akibatnya, kepesertaan baru menyentuh sekitar 320 ribu pekerja per Mei 2025 — angka yang dinilai sangat rendah.
Beban Operasional Masih Ditanggung Pekerja
Afriansyah mengingatkan bahwa pendapatan mitra ojol tidak stabil karena:
- Harga bahan bakar naik turun
- Perawatan motor
- Cicilan kendaraan
- Pulsa dan paket data
- Insentif yang dapat berubah setiap saat
“Pendapatan mereka sangat bergantung pada insentif, yang bisa berubah sewaktu-waktu,” tegasnya.
Situasi itu, menurutnya, menegaskan perlunya aturan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem transportasi online.
Regulasi Baru Jadi Kunci: Lindungi Pekerja, Jaga Bisnis Aplikator
Afriansyah menegaskan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha aplikator, serta memberikan kepastian tarif bagi masyarakat.
“Tujuan kita adalah keseimbangan. Ada pelindungan pekerja, bisnis aplikator tetap berjalan, dan tarif jelas bagi pengguna,” ujarnya.
FGD yang digelar Kemnaker juga menjadi ruang bagi perusahaan aplikator untuk memberikan masukan bagi Ranperpres Pelindungan Pekerja Transportasi Berbasis Platform Digital, khususnya soal sistem bagi hasil, aspek yang paling banyak dipersoalkan para mitra.
DPR Desak Aplikator Lebih Jujur: “Persentase Jangan Hanya Mereka yang Tahu”
Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, ikut menyoroti soal ketertutupan aplikator dalam pembagian pendapatan.
“Persoalan bagi hasil tak akan pernah selesai kalau tidak ada keterbukaan. Negara harus tahu. Tidak boleh persentase hanya diketahui aplikator saja,” tegasnya.
Dengan desakan dari pemerintah dan DPR, regulasi baru ini diprediksi bakal membawa perubahan besar bagi ekosistem transportasi online. (red)
