JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Satu dekade terakhir, wajah politik dunia berubah drastis. Kotak suara di berbagai negara tidak lagi memenangkan teknokrat yang berbicara data. Sebaliknya, panggung kini milik para orator yang pandai membakar emosi massa.
Pemimpin populis dengan gaya “orang kuat” bermunculan bak cendawan di musim hujan. Mulai dari Amerika, Eropa, hingga Asia, mereka datang membawa janji-janji sederhana untuk masalah yang rumit. Gelombang populisme ini menyapu logika dan menggantikannya dengan sentimen.
Narasi “Kita vs Mereka”
Strategi utama mereka selalu seragam, meski beda negara. Mereka membenturkan dua kubu imajiner: “Rakyat Murni” melawan “Elit Korup”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemimpin populis memosisikan diri sebagai satu-satunya penyambung lidah rakyat sejati. Lantas, mereka menunjuk kambing hitam. Entah itu imigran, pihak asing, atau kaum liberal kota yang mereka tuduh mengkhianati bangsa.
Narasi ini sangat efektif. Pasalnya, manusia secara alami memiliki insting kesukuan. Menciptakan musuh bersama adalah cara tercepat untuk menyatukan barisan pendukung yang fanatik.
Cermin Kecemasan Ekonomi
Namun, populisme tidak lahir di ruang hampa. Faktanya, fenomena ini adalah gejala dari penyakit ekonomi yang lebih dalam.
Kecemasan ekonomi menjadi bahan bakar utamanya. Ketimpangan yang melebar dan hilangnya lapangan kerja akibat globalisasi membuat banyak orang merasa tertinggal. Mereka merasa dikhianati oleh sistem yang ada.
Oleh karena itu, ketika seorang tokoh datang dan berteriak “Hancurkan sistem!”, seruan itu terdengar seperti musik di telinga mereka. Populisme adalah jeritan protes dari mereka yang merasa tidak didengar oleh elit politik konvensional.
Menggerogoti Demokrasi dari Dalam
Dampak paling berbahaya terjadi setelah para populis ini terpilih. Mereka cenderung tidak menyukai aturan main demokrasi yang membatasi kekuasaan mereka.
Akibatnya, mereka perlahan melemahkan institusi penyeimbang (check and balances). Pers bebas mereka labeli sebagai “musuh rakyat”. Pengadilan independen mereka serang sebagai “antek elit”.
Mereka menggunakan instrumen demokrasi (pemilu) untuk mematikan demokrasi itu sendiri dari dalam. Sering kali, mereka mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan atau menumpuk kekuasaan di tangan eksekutif.
Koreksi atau Lonceng Kematian?
Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pertanyaan eksistensial. Apakah populisme ini adalah koreksi yang sehat bagi demokrasi yang macet? Atau, justru lonceng kematian bagi kebebasan?
Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Populisme adalah peringatan keras bahwa demokrasi harus bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang. Akan tetapi, jika kita membiarkan emosi terus mengemudi, kita berisiko menabrakkan peradaban ini ke jurang otoritarianisme yang gelap.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
