JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Kita sedang hidup di zaman yang sangat aneh. Data statistik yang valid sering kali kalah telak dalam perdebatan melawan emosi sesaat. Faktanya, kebenaran objektif tampaknya tidak lagi menjadi mata uang utama dalam percakapan publik.
Kamus Oxford mendefinisikan fenomena ini sebagai “Post-Truth” atau pasca-kebenaran. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi.
Akibatnya, masyarakat tidak lagi peduli apakah sebuah informasi itu benar atau salah. Yang terpenting, informasi tersebut harus sesuai dengan apa yang ingin mereka percayai.
Mesin Propaganda: Buzzer dan Algoritma
Siapa dalang di balik kekacauan ini? Tentu saja, teknologi memegang peran sentral. Algoritma media sosial bekerja dengan cara yang licik.
Sistem ini cenderung menyuguhkan konten yang memperkuat bias kita sendiri. Lantas, terciptalah ruang gema atau echo chamber. Kita hanya mendengar suara pantulan yang setuju dengan pendapat kita.
Selain itu, keberadaan pendengung bayaran atau buzzer memperkeruh suasana. Mereka memproduksi narasi palsu secara masif untuk memanipulasi sentimen. Seketika, kebohongan yang diulang seribu kali berubah menjadi “kebenaran” baru di mata pengikut fanatik.
Matinya Kepakaran dan Krisis Kepercayaan
Dampak paling menyedihkan adalah runtuhnya wibawa institusi tradisional. Dulu, masyarakat merujuk pada media massa, universitas, atau lembaga survei sebagai pemegang otoritas kebenaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, kepercayaan itu telah luntur. Publik lebih percaya pada pesan berantai di grup WhatsApp keluarga daripada analisis profesor. Tom Nichols menyebut fenomena ini sebagai “Matinya Kepakaran” (The Death of Expertise).
Masyarakat memandang pakar dengan penuh curiga. Mereka menuduh ilmuwan atau jurnalis sebagai bagian dari elit korup yang memiliki agenda tersembunyi. Akhirnya, dialog rasional menjadi mustahil karena kita tidak lagi menyepakati fakta dasar yang sama.
Demokrasi Tanpa Konsensus
Bahaya terbesar mengintai sistem demokrasi kita. Demokrasi membutuhkan konsensus atau kesepakatan bersama untuk melahirkan kebijakan publik.
Namun, bagaimana kita bisa sepakat tentang solusi jika kita hidup dalam realitas fakta yang berbeda-beda? Satu kelompok meyakini bumi sedang memanas, sementara kelompok lain meyakini itu konspirasi elite global.
Oleh karena itu, polarisasi politik semakin tajam. Pemilu bukan lagi ajang adu gagasan, melainkan perang identitas yang brutal.
Menyelamatkan Nalar Publik
Pada akhirnya, kita harus segera bertindak sebelum nalar publik mati total. Literasi politik kritis menjadi vaksin utama.
Kita wajib memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya. Jangan biarkan emosi mengemudikan jempol kita. Ingatlah, demokrasi hanya bisa bertahan jika warganya masih menghargai kebenaran di atas fanatisme golongan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
