JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah.
Ia menekankan, langkah lebih tepat adalah menutup dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar sanitasi dan kualitas SDM.
Menurut Irma, moratorium justru merugikan SPPG yang telah berjalan baik. “Kami fokus menutup dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar,” tegasnya, Senin (29/9/2025).
Dengan begitu, program MBG tetap berjalan bagi anak-anak yang membutuhkan.
Selain itu, Irma menegaskan evaluasi wajib dilakukan untuk semua dapur penyedia MBG, baik yang bermasalah maupun belum, jika ditemukan ketidaksesuaian standar.
“Meski belum terjadi kasus, dapur yang sanitasi dan pekerjanya tidak sesuai klasifikasi tetap harus dievaluasi,” tambah politisi Partai Nasdem itu.
Ia menekankan bahwa penghentian sementara SPPG bermasalah tidak sama dengan moratorium program MBG secara keseluruhan. “Dihentikan dulu yang bermasalah, tapi program tetap berjalan agar anak-anak tetap menerima MBG,” jelas Irma.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara MBG.
Koordinator JPPI, Ari Hadianto, menekankan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dibanding target program maupun ambisi politik.
“Utamakan keselamatan anak, jangan jadikan mereka korban program politik,” tegas Ari.
Ia menambahkan, kasus keracunan massal MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah sistemik terkait tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). “Hentikan MBG sekarang juga. Ini kesalahan sistem di BGN, bukan teknis,” tambahnya. (red)
