Demokrat Laporkan 4 Akun Medsos ke Polda Metro, SBY Difitnah soal Ijazah Jokowi

Selasa, 6 Januari 2026 - 09:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Promoter Polda Metro Jaya. (Posnews/Net)

Gedung Promoter Polda Metro Jaya. (Posnews/Net)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Partai Demokrat resmi melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Akun tersebut membuat provokasi fitnah di media sosial (medsos).

Dengan menyeret Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Demokrat mendesak polisi bertindak tegas menindak para pengelola akun.

Politikus Demokrat Andi Arief memastikan laporan tersebut telah diterima dan terdaftar resmi. Setelah berkoordinasi dengan tim siber kepolisian, Demokrat memilih menggunakan pasal pidana dalam KUHP baru.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

β€œKami sepakat memakai Pasal 263 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 264 KUHP baru. Ini murni pemalsuan dan fitnah,” tegas Andi Arief, Selasa (6/1/2026).

Baca Juga :  BBM Nonsubsidi Naik, Gubernur DKI Siapkan Jurus Paksa Warga Beralih ke Transportasi Umum

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dibuat pada 5 Januari 2026 pukul 23.16 WIB.

Empat Akun Dilaporkan

Empat akun media sosial yang dilaporkan yakni:

  1. YouTube @AGRI FANANI
  2. YouTube @Bang bOy YTN
  3. YouTube @KajianOnline
  4. TikTok @sudirowibudhiusmp

Demokrat menilai keempat akun tersebut menyebarkan hoaks dengan menuding SBY terlibat langsung dalam isu ijazah palsu Jokowi.

Sejumlah konten bahkan menyebut SBY sebagai dalang dan menyerang ranah pribadi serta keluarga.

Dalam laporan polisi, Demokrat menyebut unggahan itu merugikan korban dan menyesatkan opini publik. Karena itu, partai berlambang mercy itu meminta proses hukum naik ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Andi Arief juga mengaku telah bertemu langsung dengan SBY. Ia menegaskan SBY sangat terganggu dan sama sekali tidak terlibat.

Baca Juga :  Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Jakarta Hujan Ringan - Bogor Berpotensi Diguyur Petir

β€œPak SBY tidak pernah berada di balik isu ijazah Jokowi. Tuduhan itu bohong dan keji,” tegasnya.

Meski sempat melayangkan somasi dan meminta klarifikasi terbuka, Demokrat akhirnya memilih jalur hukum karena fitnah terus bergulir.

Kepala BRAINS DPP Demokrat Ahmad Khoirul Umam menilai langkah ini penting untuk menghentikan politik fitnah yang terorganisir di media sosial.

β€œIni bukan sekadar serangan personal, tetapi perusakan ruang publik dan demokrasi. Fitnah tidak boleh dibiarkan jadi kebenaran,” tandas Umam.

Kini, polisi mulai mengumpulkan bukti digital untuk menelusuri aktor di balik akun anonim penyebar hoaks tersebut.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jaringan Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Digulung, Pengendali Berinisial CA Diburu
Motif Percobaan Penculikan Lansia di PIK Terungkap, Dipicu Asmara Tak Direstui
Tragedi Pesawat Terjun Payung di Missouri: 12 Tewas Setelah Pesawat Jatuh dan Terbakar
Viral! Eks Ketua BEM UGM Klaim Mobilnya Dipasangi Alat Pelacak
Anggaran KemenHAM 2027 Fokus Kanwil dan Pelayanan HAM, Bukan Bangun Gedung
KP2MI Kawal Kasus TKW Dianiaya di Johor Bahru, Korban Kini di Rumah Aman
Samurai Blue Tahan Imbang Belanda di Piala Dunia
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Percobaan Penculikan Lansia di PIK, Pelaku Masih Diburu

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 18:36 WIB

Jaringan Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Digulung, Pengendali Berinisial CA Diburu

Senin, 15 Juni 2026 - 18:11 WIB

Motif Percobaan Penculikan Lansia di PIK Terungkap, Dipicu Asmara Tak Direstui

Senin, 15 Juni 2026 - 17:59 WIB

Tragedi Pesawat Terjun Payung di Missouri: 12 Tewas Setelah Pesawat Jatuh dan Terbakar

Senin, 15 Juni 2026 - 09:38 WIB

Viral! Eks Ketua BEM UGM Klaim Mobilnya Dipasangi Alat Pelacak

Senin, 15 Juni 2026 - 09:26 WIB

Anggaran KemenHAM 2027 Fokus Kanwil dan Pelayanan HAM, Bukan Bangun Gedung

Berita Terbaru