DAVOS, POSNEWS.CO.ID – Ketegangan diplomatik di Atlantik Utara mulai mencair. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, pada hari Kamis (23/1) memberikan respons terukur terhadap perubahan sikap Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Denmark dan Greenland tetap terbuka untuk dialog konstruktif mengenai keamanan Arktik.
Namun, Frederiksen menetapkan satu syarat mutlak: diskusi tersebut harus menghormati integritas teritorial negaranya.
Pernyataan ini muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump menarik kembali ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa dan menolak penggunaan kekuatan militer di Davos. Trump mengisyaratkan adanya kemajuan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa atas wilayah semi-otonom Denmark tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kubah Emas” dan Mineral Arktik
Setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Trump sesumbar bahwa sekutu Barat di Arktik dapat menjalin kesepakatan baru. Visi Trump mencakup pembangunan sistem pertahanan rudal “Golden Dome” untuk melindungi AS serta akses terhadap mineral strategis.
Langkah ini, menurut Trump, bertujuan memblokir ambisi Rusia dan China di wilayah kutub—tuduhan yang telah kedua negara tersebut tolak.
Frederiksen merespons dengan diplomasi yang hati-hati. “Keamanan di Arktik adalah masalah bagi seluruh aliansi NATO. Oleh karena itu, adalah baik dan wajar jika hal ini juga dibahas antara sekretaris jenderal NATO dan presiden Amerika Serikat,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Ia menambahkan, “Kerajaan Denmark ingin terus terlibat dalam dialog konstruktif dengan sekutu… termasuk mengenai Kubah Emas Amerika Serikat, asalkan hal ini dilakukan dengan menghormati integritas teritorial kami.”
Frederiksen juga mengonfirmasi bahwa Rutte telah memberitahunya bahwa pembicaraan dengan Trump tidak menyentuh kedaulatan Denmark.
Suara Greenland: “Tidak Ada Tentang Kami Tanpa Kami”
Di tengah manuver negara besar, suara dari Nuuk terdengar lantang. Aaja Chemnitz, anggota parlemen Denmark dari Greenland, menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang sah tanpa partisipasi langsung Greenland.
“NATO sama sekali tidak memiliki mandat tunggal untuk menegosiasikan apa pun tanpa kami dari Greenland,” tegas Chemnitz.
Pulau kaya sumber daya ini memiliki otonomi luas dari Denmark sejak 2009, termasuk hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan melalui referendum. Namun, urusan luar negeri dan pertahanan masih menjadi ranah Kopenhagen kecuali disepakati lain.
Frederiksen mengakui realitas ini. “…tentu saja hanya Denmark dan Greenland sendiri yang dapat membuat kesepakatan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Denmark dan Greenland,” katanya.
Jejak Militer AS
Kehadiran militer AS di Greenland bukanlah hal baru. Selama Perang Dingin, Washington menempatkan ribuan tentara di sana. Meski jumlahnya telah berkurang drastis, militer AS mempertahankan kehadiran permanen di pangkalan udara Pituffik di barat laut Greenland.
Keberadaan pangkalan ini didasarkan pada perjanjian 1951 yang mengizinkan AS membangun pangkalan dengan syarat memberitahu Denmark dan Greenland. Kini, dengan isu “Golden Dome” di meja perundingan, peran strategis pulau es tersebut kembali menjadi pusat perhatian dunia.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
