JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Selama lebih dari tiga dekade pasca-Perang Dingin, dunia terbiasa hidup dalam “Pax Americana”. Amerika Serikat bertindak sebagai pusat gravitasi ekonomi, militer, dan politik tunggal. Namun demikian, memasuki tahun 2026, fondasi hegemoni tersebut tampak retak secara permanen.
Dalam studi Hubungan Internasional (HI), fenomena ini paling tepat kita bedah melalui Teori Stabilitas Hegemonik. Teori ini berargumen bahwa sistem internasional akan paling stabil jika ada satu negara yang memiliki kekuatan dominan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan krusial: saat pengaruh Washington menyusut, apakah kemunculan kutub-kutub baru akan membawa perdamaian atau justru kekacauan?
Memudarnya Unipolaritas: Efek “America First”
Tanda-tanda berakhirnya era unipolaritas terlihat nyata dari perubahan orientasi kebijakan dalam negeri Amerika Serikat. Administrasi Donald Trump secara konsisten menerapkan kebijakan isolasionisme yang memprioritaskan kepentingan domestik di atas tanggung jawab global.
Sebagai contoh, penarikan diri AS dari berbagai perjanjian iklim internasional serta ancaman terhadap kedaulatan wilayah seperti Greenland telah merusak kepercayaan sekutu tradisional. Bahkan, di panggung keamanan seperti NATO, AS kini mendesak Eropa untuk memimpin pertahanan konvensional secara mandiri. Langkah-langkah ini menciptakan vakum kekuasaan di berbagai kawasan strategis. Alhasil, peran AS sebagai penjamin stabilitas tunggal kini resmi berakhir dan digantikan oleh ketidakpastian sistemik.
Penantang Status Quo: Tiongkok dan Kekuatan BRICS
Di sisi lain, Tiongkok muncul sebagai aktor yang paling siap mengisi kekosongan tersebut. Beijing kini menjalankan cetak biru strategis untuk mengatur ulang tata niaga dunia. Melalui Safari diplomatik Menlu Wang Yi di Eropa dan penguatan blok BRICS, Tiongkok berupaya membangun sistem multilateral yang tidak lagi bergantung pada dolar atau instruksi dari Washington.
Selain itu, koordinasi strategis antara Beijing dan Moskow menciptakan poros penyeimbang yang kuat terhadap aliansi Barat. Tiongkok secara aktif melakukan “rekayasa balik” terhadap kebijakan tarif AS dengan mempercepat perjanjian dagang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dengan demikian, Beijing tidak hanya menantang dominasi militer AS, tetapi juga menawarkan model tata kelola alternatif yang menarik bagi banyak negara di belahan bumi selatan (Global South).
Debat Stabilitas: Satu Pemimpin vs Banyak Kutub
Para penganut Teori Stabilitas Hegemonik memperingatkan bahwa dunia tanpa hegemon adalah dunia yang sangat berbahaya. Pasalnya, tanpa adanya otoritas yang mampu memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum internasional, negara-negara cenderung bertindak secara sepihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, para pendukung multipolaritas berpendapat sebaliknya. Mereka meyakini bahwa dunia dengan banyak kutub kekuatan akan lebih adil karena tidak ada satu negara pun yang bisa mendikte keinginan mereka kepada orang lain. Meskipun begitu, realita tahun 2026 menunjukkan risiko yang mengkhawatirkan. Ketegangan nuklir di Timur Tengah, perselisihan di Selat Taiwan, hingga krisis energi di Eropa Timur membuktikan bahwa transisi kekuasaan sering kali diiringi oleh miskalkulasi yang mematikan. Tanpa “polisi dunia” yang kredibel, setiap gesekan kecil berpotensi meledak menjadi konflik terbuka.
Menavigasi Ketidakpastian Sistemik
Multipolaritas bukan lagi sebuah prediksi, melainkan realitas yang harus kita hadapi. Dunia pasca-hegemonik menuntut kemampuan diplomasi yang jauh lebih canggih daripada era sebelumnya. Kesuksesan tatanan baru ini tidak bergantung pada siapa yang paling kuat, melainkan pada kemampuan kutub-kutub besar—AS, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa—untuk menyepakati aturan main bersama yang baru.
Pada akhirnya, stabilitas global di masa depan akan ditentukan oleh seberapa cepat komunitas internasional mampu membangun institusi multilateral yang tangguh untuk menggantikan dominasi tunggal yang telah sirna. Jika para pemimpin dunia gagal mencapai kesepakatan kolektif, maka kebangkitan multipolaritas hanya akan menjadi mukadimah bagi era konflik berkepanjangan di abad ke-21.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
