Kontroversi Intelijen AS: Tulsi Gabbard Bubarkan Satuan Tugas

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prahara di komunitas spionase. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard membubarkan satuan tugas internal DIG setelah menghadapi gelombang kritik atas dugaan

Prahara di komunitas spionase. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard membubarkan satuan tugas internal DIG setelah menghadapi gelombang kritik atas dugaan "perburuan penyihir" dan politisasi intelijen. Dok: Britannica.

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, resmi membubarkan satuan tugas (task force) yang ia bentuk tahun lalu. Penutupan unit bernama Director’s Initiatives Group (DIG) ini terjadi pada Selasa (10/2). Oleh karena itu, langkah ini langsung memicu spekulasi luas di Capitol Hill mengenai masa depan netralitas intelijen Amerika.

Gabbard menegaskan bahwa pembubaran DIG merupakan bagian dari rencana awal. Bahkan, ia menyebut para anggota unit tersebut akan segera bertugas kembali ke tim lain di lingkup ODNI. Namun demikian, beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa keputusan tersebut muncul akibat serangkaian kesalahan teknis yang memalukan bagi administrasi.

Target Proyek Prioritas atau “Perburuan Penyihir”?

Dalam pernyataan resminya, Gabbard membela keberadaan DIG sebagai upaya sementara. Unit tersebut bertujuan mempercepat proyek prioritas tinggi, termasuk perintah eksekutif presiden. Selain itu, beberapa pendukung memuji kelompok ini karena berhasil mendeklasifikasi dokumen terkait pembunuhan John F. Kennedy.

Namun, anggota Kongres justru melihat struktur DIG sangat tertutup dan rahasia. Senator Mark Warner dari Partai Demokrat menduga unit tersebut sebenarnya melakukan “perburuan penyihir”. Pasalnya, target utama mereka adalah para perwira intelijen yang mereka anggap tidak loyal kepada Presiden Donald Trump. DIG juga mengeklaim deklasifikasi dokumen mengenai intervensi Rusia pada pemilu 2016 sebagai salah satu pencapaiannya. Meskipun demikian, ulasan internal CIA dan laporan bipartisan Senat justru membantah klaim Gabbard tersebut.

Baca Juga :  Maduro Tuntut AS Akhiri Intervensi Ilegal di Venezuela dan Amerika Latin

Kesalahan Identitas dan Bocornya Agen CIA

Beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa DIG melakukan kesalahan fatal saat mengidentifikasi pelaku penanaman bom pipa. Insiden ini terkait dengan kerusuhan Capitol 6 Januari 2021. Unit tersebut secara keliru menghubungkan seorang pekerja keamanan federal dengan tindakan teror tersebut. Tentu saja, pihak ODNI membantah kesalahan ini dan berdalih bahwa mereka hanya meneruskan laporan dari whistleblower.

Insiden lebih serius terjadi saat DIG mencabut izin keamanan 37 pejabat. Dalam proses tersebut, unit ini secara tidak sengaja mengungkap nama asli seorang perwira CIA yang sedang menyamar di luar negeri. Walaupun ODNI membantah bahwa mereka mengungkap identitas agen tersebut secara utuh, insiden ini semakin memperkeruh ketidakpercayaan publik. Akibatnya, gaya kepemimpinan Gabbard kini berada di bawah pengawasan ketat legislatif.

Baca Juga :  China dan Uruguay Perkuat Sinergi: Xi Jinping Dorong Kerja

Keterlibatan dalam Isu Pemilu Georgia

Pembubaran DIG ini berlangsung pada momentum yang sangat sensitif bagi Gabbard. Para pemimpin Demokrat di Kongres menyuarakan alarm keras pasca-kehadiran Gabbard dalam penggeledahan FBI di Georgia pada 28 Januari lalu. Operasi tersebut menyita kotak suara dan materi arsip pemilu dari salah satu wilayah di negara bagian tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh sebab itu, Demokrat menilai Gabbard telah melampaui kewenangan badan mata-mata nasional. Mereka menuduhnya mencampuri urusan keamanan pemilu domestik secara ilegal. Selain kasus Georgia, laporan media menyebut kantor Gabbard juga mengawasi penyelidikan mesin pemungutan suara di Puerto Rico tahun lalu. Pada akhirnya, Kongres tetap menuntut laporan klasifikasi mendalam mengenai praktik operasional di bawah komando Gabbard guna memastikan profesionalitas intelijen Amerika Serikat.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

: Donald Trump Ancam Blokir Akses dan Tuntut Kepemilikan
Pesawat Smart Air Ditembaki OTK di Boven Digoel Papua, Pilot dan Kopilot Tewas
Reformasi Birokrasi Berbuah WBK 2025, Setjen DPD RI Perkuat Integritas
Trump Ancam Tindakan Keras dan Intelijen Rudal Israel
IPK Indonesia 2025 Turun ke 34, KPK Dorong Percepatan Reformasi Antikorupsi
Kasus Ayah Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anak, DPR Minta Pertimbangkan KUHP Baru
Skandal Berkas Epstein: Misteri Redaksi Nama Besar
Tiongkok Sukses Uji Terbang Long March-10

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 15:59 WIB

: Donald Trump Ancam Blokir Akses dan Tuntut Kepemilikan

Rabu, 11 Februari 2026 - 15:46 WIB

Pesawat Smart Air Ditembaki OTK di Boven Digoel Papua, Pilot dan Kopilot Tewas

Rabu, 11 Februari 2026 - 15:25 WIB

Reformasi Birokrasi Berbuah WBK 2025, Setjen DPD RI Perkuat Integritas

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:55 WIB

Trump Ancam Tindakan Keras dan Intelijen Rudal Israel

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:32 WIB

Kasus Ayah Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anak, DPR Minta Pertimbangkan KUHP Baru

Berita Terbaru

Trump nampak mengantuk saat menghadiri rapat kabinet di Gedung Putih. Dok: Reuters/Jonathan Ernst.

INTERNASIONAL

: Donald Trump Ancam Blokir Akses dan Tuntut Kepemilikan

Rabu, 11 Feb 2026 - 15:59 WIB

Era baru kebijakan Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu Majelis Rendah, memberikan mandat penuh untuk reformasi fiskal agresif dan revisi konstitusi. Dok: Istimewa.

Blog

Mandat Mutlak Takaichi: LDP Raih Kemenangan Telak

Rabu, 11 Feb 2026 - 15:16 WIB

Antara meja perundingan dan pangkalan militer. Donald Trump membuka pintu diplomasi bagi Iran, sementara Teheran memperingatkan bencana bagi semua pihak jika serangan terjadi. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Ancam Tindakan Keras dan Intelijen Rudal Israel

Rabu, 11 Feb 2026 - 14:55 WIB