IPK Indonesia 2025 Turun ke 34, KPK Dorong Percepatan Reformasi Antikorupsi

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. (Posnews/Ist)

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII).

Skor Indonesia turun tiga poin menjadi 34 dan menempati peringkat 109 dari 180 negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, KPK tidak melihat CPI (Corruption Perception Index) sekadar angka. Sebaliknya, KPK menjadikannya alarm untuk introspeksi dan mempercepat pemberantasan korupsi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

β€œCPI mencerminkan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Budi, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga :  Sindikat Haji Ilegal Diburu, Satgas Haji 2026 Ungkap Fakta Mengejutkan

Selain itu, KPK mengapresiasi TII yang rutin mengukur persepsi global soal korupsi. Namun demikian, CPI tahun ini juga menyoroti isu demokrasi dan kebebasan sipil.

Karena itu, KPK memperkuat pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk membangun ekosistem politik yang berintegritas.

Selanjutnya, KPK mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Melalui SPI, KPK memetakan risiko korupsi dan memberi rekomendasi perbaikan sistem.

Di sektor pendidikan, KPK bersama BPS mengukur Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) guna menilai perilaku koruptif dan memperkuat budaya antikorupsi sejak dini.

Baca Juga :  Pemerintah Belum Terbitkan Surat Pemberhentian Noel, Tunggu Penjelasan KPK

Budi menegaskan, penindakan saja tidak cukup. β€œTemuan CPI, SPI, dan IPAK harus menjadi dasar perbaikan sistem agar korupsi tidak terus berulang,” katanya.

Sebagai perbandingan di kawasan ASEAN, Singapura mencatat skor 84 (peringkat 3), Malaysia 52 (52), Vietnam 41 (81), dan Thailand 33 (116).

Indonesia sejajar dengan Laos di skor 34, sementara Myanmar berada di posisi terbawah dengan skor 16.

KPK berharap perbaikan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan skor IPK Indonesia serta memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Dikejar hingga Dikeroyok di PIK, 2 Terduga Pelaku Penyerangan Polisi Diringkus
Kapolri Suyudi Rombak Polda Metro Jaya, Dansat Brimob hingga Kapolres Berganti
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi
Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 14:47 WIB

Kapolri Suyudi Rombak Polda Metro Jaya, Dansat Brimob hingga Kapolres Berganti

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 - 05:29 WIB

Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi

Sabtu, 21 November 2026 - 16:39 WIB

Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan

Berita Terbaru