KPK Geledah Kantor DJP, Telusuri Kasus Dugaan Suap Pengurangan Pajak

Selasa, 13 Januari 2026 - 14:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak terkait kasus dugaan suap pengurangan pajak. (Posnews/Pajakku)

Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak terkait kasus dugaan suap pengurangan pajak. (Posnews/Pajakku)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak penanganan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak.

Kali ini, penyidik menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menelusuri aliran dan peran pihak terkait.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penggeledahan tersebut. Menurutnya, Satuan Tugas KPK mendatangi kantor DJP untuk kepentingan penyidikan kasus suap pajak yang tengah berjalan.

“Benar, satgas melakukan penggeledahan di kantor DJP,” ujar Setyo saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga :  Yusril Pastikan RPP UU Polri Segera Terbit, Jabatan ASN TNI-Polri Diatur Tegas

Meski demikian, Setyo belum membeberkan secara rinci barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. KPK masih mendalami temuan di lokasi.

Sebelumnya, KPK lebih dulu menyita uang valuta asing saat menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Senin (12/1/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik mengamankan uang tunai sebesar SGD 8.000.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut senilai SGD 8.000,” kata Budi.

Baca Juga :  Adu Banteng di Simpang Wika Boyolali: Terobos Lampu Merah, Sopir L300 Tewas Seketika

Selain uang, penyidik juga menyita dokumen penting terkait proses penilaian dan pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara terhadap Wajib Pajak PT Wanatiara Persada.

Tak berhenti di situ, KPK turut mengamankan barang bukti elektronik, mulai dari rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, hingga media penyimpanan data.

Selanjutnya, KPK akan mengkaji seluruh barang bukti tersebut untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap pengurangan pajak.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan
Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton
Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global
Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:30 WIB

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:30 WIB

Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:00 WIB

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:56 WIB

Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:30 WIB

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Berita Terbaru

Sisi gelap perang energi. Sekitar 20.000 pelaut sipil kini terperangkap di kawasan Teluk, menghadapi kelangkaan pasokan dasar dan ancaman serangan udara saat operator kapal mulai mengabaikan hak-hak keselamatan mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Mar 2026 - 19:30 WIB

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Mar 2026 - 18:00 WIB

Membongkar narasi perang. Perspektif Keamanan Kritis mengungkap bagaimana konstruksi maskulinitas militeristik mendominasi kebijakan luar negeri dan sering kali mengabaikan kerentanan nyata perempuan di wilayah konflik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:30 WIB