KPK Catat 5.020 Laporan Gratifikasi 2025, Nilainya Tembus Rp16,4 Miliar

Kamis, 1 Januari 2026 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID โ€“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka awal 2026 dengan catatan serius. Sepanjang 2025, laporan gratifikasi dari penyelenggara negara melonjak tajam.

Hingga akhir tahun, KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi dengan total 5.799 objek penerimaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, jumlah laporan gratifikasi 2025 meningkat sekitar 20 persen dibanding 2024 yang tercatat 4.220 laporan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

โ€œPelaporan gratifikasi tahun 2025 meningkat signifikan,โ€ kata Budi, Kamis (1/1/2026).

Nilai Gratifikasi Tembus Rp16,4 Miliar

KPK mencatat 3.621 objek gratifikasi berupa barang senilai Rp3,23 miliar. Sementara itu, 2.178 objek berupa uang mencapai Rp13,17 miliar.

Baca Juga :  Wisata Ragunan Diserbu, 2.900 Pengunjung Padati Kebun Binatang Malam Hari

Total nilai gratifikasi yang dilaporkan sepanjang 2025 menembus Rp16,40 miliar.

Mayoritas Dilaporkan Lewat Instansi

Budi menyebut, laporan berasal dari 1.620 pelapor individu (32,3 persen) dan 3.400 laporan UPG (67,7 persen) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

KPK mencatat gratifikasi paling banyak berasal dari vendor pengadaan, mitra kerja saat hari raya atau pisah sambut, serta pemberian di sektor layanan publik seperti pajak, kepegawaian, kesehatan, hingga pencatatan nikah.

Pemberian dari orang tua murid ke guru serta honor narasumber juga masih ditemukan.

KPK Tekan Gratifikasi Perbankan

KPK menyoroti masih maraknya gratifikasi dari sektor perbankan. Karena itu, KPK mendorong bank Himbara memperketat larangan gratifikasi, termasuk yang dikemas sebagai program marketing, sponsorship, atau kehumasan.

Baca Juga :  Silmy Karim Menyerahkan Diri ke KPK, Diperiksa Intensif dalam OTT Imigrasi Jakbar

Selain itu, KPK menerima laporan gratifikasi dari mentor magang. Bentuknya beragam, mulai dari pakaian, tumbler, jam tangan, hingga parfum.

Sebagai langkah pencegahan, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak ada pemberian hadiah dalam Program Magang Bersama.

KPK mengingatkan, Pasal 12B UU Tipikor menyatakan gratifikasi yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas dapat dianggap suap.

Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui gol.kpk.go.id. KPK juga mengajak publik mengikuti edukasi antikorupsi lewat akun @literasigratifikasi.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

264 Perwira Polri Dirotasi, Jabatan Wakapolda hingga Kapolres Berubah
Dikabarkan 7 Jenderal Diperiksa di Mabes Polri, Dugaan Informasi Penyadapan
Tak Lagi Sejalan dengan Hati Nurani, AKBP Netty Pilih Tinggalkan Polri
Kapolri Suyudi Ancam Pidanakan Polisi dan Pegawai BNN Pakai Vape Berisi Narkotika
Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi
Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo
Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan
Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 18:10 WIB

264 Perwira Polri Dirotasi, Jabatan Wakapolda hingga Kapolres Berubah

Selasa, 3 November 2026 - 16:25 WIB

Dikabarkan 7 Jenderal Diperiksa di Mabes Polri, Dugaan Informasi Penyadapan

Selasa, 3 November 2026 - 06:40 WIB

Tak Lagi Sejalan dengan Hati Nurani, AKBP Netty Pilih Tinggalkan Polri

Senin, 2 November 2026 - 19:32 WIB

Kapolri Suyudi Ancam Pidanakan Polisi dan Pegawai BNN Pakai Vape Berisi Narkotika

Senin, 2 November 2026 - 08:32 WIB

Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi

Berita Terbaru

PM Kanada Mark Carney dan Presiden AS Donald Trump membahas potensi kesepakatan perdagangan menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

PM Kanada Dan Presiden AS Bahas Kesepakatan Perdagangan

Selasa, 3 Nov 2026 - 14:21 WIB