Matikan Kolom Komentar: Runtuhnya Ruang Publik di Era Digital

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Daya pikat kemarahan. Melalui teori Uses and Gratifications, viralitas konten kontroversial bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari upaya aktif audiens dalam mencari pemenuhan emosional dan pengakuan sosial. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Daya pikat kemarahan. Melalui teori Uses and Gratifications, viralitas konten kontroversial bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari upaya aktif audiens dalam mencari pemenuhan emosional dan pengakuan sosial. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Banyak media berita atau figur publik kini memilih untuk mematikan kolom komentar pada unggahan mereka. Keputusan ini terasa ironis, mengingat banyak pihak pernah mengelu-elukan media sosial sebagai ruang diskusi paling demokratis dalam sejarah. Namun, kita semua tahu alasannya. Kolom komentar yang seharusnya menjadi tempat bertukar pikiran secara sehat sering kali berubah menjadi medan pertempuran yang toksik, penuh dengan caci maki, misinformasi, dan serangan personal.

Alih-alih menjadi agora digital tempat warga berdebat, kolom komentar justru mencerminkan runtuhnya diskursus sipil. Fenomena ini bukan sekadar masalah etiket digital yang buruk. Gejala ini menunjukkan masalah yang jauh lebih dalam: fondasi ruang publik itu sendiri sedang terkikis, sebuah konsep yang sangat vital bagi kesehatan demokrasi.

Ruang Publik: Arena Ideal untuk Demokrasi

Filsuf dan sosiolog Jerman, Jürgen Habermas, memperkenalkan konsep Ruang Publik (Public Sphere). Menurutnya, ruang publik adalah sebuah arena metaforis dalam kehidupan sosial tempat individu-individu dapat berkumpul secara bebas untuk mendiskusikan masalah bersama dan membentuk opini publik. Pada abad ke-18 di Eropa, ruang ini mewujud dalam bentuk kedai kopi, salon, dan surat kabar, tempat kaum borjuis berdebat tentang politik dan sastra secara rasional.

Baca Juga :  PM Denmark Akui Ambisi AS Caplok Greenland Masih Membara

Habermas menekankan bahwa ruang publik yang sehat memiliki beberapa syarat: akses yang setara bagi semua warga, kebebasan dari paksaan negara atau korporasi, dan komitmen pada argumen rasional. Melalui debat inilah masyarakat dapat mengawasi kekuasaan dan memengaruhi kebijakan publik.

Analisis: Algoritma sebagai Penghancur Ruang Publik

Pada awalnya, internet dan media sosial tampak seperti perwujudan sempurna dari ruang publik Habermasian. Setiap orang memiliki akses dan suara yang setara. Namun, harapan idealis itu dengan cepat pupus. Alih-alih memfasilitasi debat rasional, arsitektur media sosial justru secara aktif merusaknya, terutama melalui dua mekanisme yang algoritma dorong:

  1. Gelembung Filter (Filter Bubble): Algoritma secara personal menyajikan konten yang sesuai dengan keyakinan dan minat kita sebelumnya. Akibatnya, kita semakin jarang terpapar pada sudut pandang yang berbeda.
  2. Ruang Gema (Echo Chamber): Di dalam gelembung ini, kita cenderung berinteraksi hanya dengan orang-orang yang berpikiran sama. Komunitas ini terus-menerus memperkuat dan mengamplifikasi keyakinan anggotanya, sementara mereka menganggap pandangan oposisi aneh atau jahat.
Baca Juga :  Mengapa Negara Demokrasi Jarang Berperang Satu Sama Lain?

Kedua mekanisme ini menghancurkan syarat utama ruang publik, yaitu pertemuan dengan perbedaan pendapat dalam kerangka argumen yang sama. Tanpa dasar pijakan realitas yang sama, diskusi rasional menjadi mustahil. Yang tersisa hanyalah polarisasi ekstrem, tempat setiap kelompok hidup di alam semesta informasinya sendiri dan memandang kelompok lain dengan penuh kecurigaan.

Implikasi: Demokrasi di Ujung Tanduk

Ketika ruang publik runtuh, konsekuensinya bagi demokrasi sangatlah serius. Tanpa diskursus sipil yang sehat, masyarakat kehilangan kemampuannya untuk mencapai konsensus atau bahkan kompromi dalam isu-isu penting. Politik tidak lagi menjadi ajang adu gagasan, melainkan pertarungan identitas “kami versus mereka”.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan untuk mematikan kolom komentar adalah simbol dari kegagalan ini. Ini adalah pengakuan bahwa kita telah kehilangan ruang untuk berdebat secara produktif. Tantangan terbesar bagi demokrasi di era digital bukanlah kurangnya informasi, melainkan hilangnya arena bersama untuk memahami informasi tersebut secara kritis dan kolektif.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sadis! Perampok Pukuli Lansia di Cileungsi hingga Tuli, Ternyata Sudah Beraksi di 50 TKP
Mudik Lebaran 2026 Lebih Mudah, ASDP Hapus Batas Jarak Pembelian Tiket Kapal
Polisi Sita 14 Ton Daging Domba Kedaluwarsa Impor Australia yang Siap Dijual Saat Lebaran
Cuaca Indonesia Selasa 17 Maret 2026: Jabodetabek Berawan, Hujan Mengintai Sore Hari
Jakarta Gelar Car Free Night dan Pawai Obor Raksasa Saat Malam Takbiran
Polisi Sita 86 CCTV Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus, Ribuan Rekaman Dibedah
Diskotek di Denpasar Jadi Sarang Ekstasi, Bareskrim Polri Amankan Ratusan Pil XTC
Kapolri Cek Kesiapan Arus Mudik di Tol Kalikangkung, Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Nasional

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2026 - 05:30 WIB

Sadis! Perampok Pukuli Lansia di Cileungsi hingga Tuli, Ternyata Sudah Beraksi di 50 TKP

Selasa, 17 Maret 2026 - 05:13 WIB

Mudik Lebaran 2026 Lebih Mudah, ASDP Hapus Batas Jarak Pembelian Tiket Kapal

Selasa, 17 Maret 2026 - 04:57 WIB

Polisi Sita 14 Ton Daging Domba Kedaluwarsa Impor Australia yang Siap Dijual Saat Lebaran

Selasa, 17 Maret 2026 - 03:59 WIB

Cuaca Indonesia Selasa 17 Maret 2026: Jabodetabek Berawan, Hujan Mengintai Sore Hari

Senin, 16 Maret 2026 - 22:02 WIB

Jakarta Gelar Car Free Night dan Pawai Obor Raksasa Saat Malam Takbiran

Berita Terbaru