JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Rekrutmen Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Pemprov DKI Jakarta kembali menuai kritik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah peserta menuding seleksi Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sarat permainan dan tidak transparan.
Seorang peserta mengaku mulai mencium kejanggalan saat membuat surat kesehatan di Puskesmas Jakarta Timur. Ia menuturkan ada oknum yang menawarkan “jalan pintas” agar peserta bisa lolos.
“Waktu buat surat kesehatan, ada yang menawarkan bantuan biar bisa lulus. Dari situ kami sudah curiga ada permainan,” kata Ucok (nama samaran), Selasa (16/9/2025).
Kejanggalan di Seleksi Jasmani
Peserta juga menilai seleksi jasmani di Brigif 1/Jaya Sakti, Jakarta Timur penuh tanda tanya. Panitia kerap memanggil nama peserta tertentu tanpa alasan jelas sehingga menimbulkan kebingungan.
“Petugas sering menyebut nama peserta tertentu. Kami bingung, maksud pemanggilan itu apa,” ujar Ucok.
Beberapa minggu setelah seleksi jasmani, pengumuman hasil Tes Kesamaptaan keluar. Banyak peserta protes karena peserta dengan kemampuan rendah justru mendapat nilai tinggi.
“Ada yang gak bisa push up, gak bisa berenang, malah dapat nilai tinggi. Sementara saya yang ikut semua tes nilainya di bawah 30. Ini jelas tidak adil,” tegas Ucok.
Ia menambahkan, seharusnya panitia membuka rincian nilai setiap tahapan, bukan sekadar hasil akhir.
“Kalau memang fair, nilai tes satu per satu harus diumumkan. Tapi yang kelihatan cuma keluarga dan kerabat Damkar atau orang-orang Pemprov DKI yang diprioritaskan,” sambungnya.
Kritik untuk Pemprov DKI
Ucok menilai Pemprov DKI gagal menjaga transparansi dalam seleksi Damkar. Ia bahkan menyindir agar rekrutmen hanya dibuka untuk keluarga besar Pemprov jika praktik curang tetap dibiarkan.
“Kalau terus begini, lebih baik Gubernur buka lowongan khusus untuk keluarga Pemprov DKI saja. Jadi gak usah pakai seleksi untuk masyarakat. Saya harap Pak Gubernur bisa mengecek seleksi ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov DKI maupun Dinas Gulkarmat belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ketidaktransparanan tersebut. (red)
