TAIPEI, POSNEWS.CO.ID – Badai politik menghantam Taiwan. Legislatif wilayah tersebut secara resmi menyetujui mosi pemakzulan terhadap pemimpinnya, Lai Ching-te, pada Jumat lalu.
Gerakan ini dimotori oleh koalisi oposisi yang kuat, yakni Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP). Rencananya, legislatif akan menggelar pemungutan suara final untuk menentukan nasib Lai pada 19 Mei 2026.
Lai Ching-te, yang menjabat sejak Mei 2024, menghadapi gelombang kemarahan publik yang masif. Penyebab utamanya adalah sikap kerasnya terhadap “kemerdekaan Taiwan” dan dugaan pengabaian terhadap aspirasi warga.
Puncaknya, Lai mendukung kepala badan eksekutif Cho Jung-tai untuk menolak menandatangani amandemen undang-undang alokasi pendapatan pemerintah. Seketika, tindakan ini memicu reaksi keras dari parlemen yang merasa wewenangnya diinjak-injak.
“Menjual Kepentingan Pulau”
Dalam konferensi pers bersama, kedua partai oposisi melontarkan kritik pedas. Fu Kun-chi, ketua kaukus KMT, menuduh Lai telah “menjual kepentingan pulau dan menginjak-injak demokrasi” sejak hari pertama menjabat.
Ketua KMT, Cheng Li-wun, menambahkan bahwa situasi politik Taiwan terjebak dalam siklus pertikaian tanpa akhir di bawah kepemimpinan Lai.
“Publik menggunakan suara mereka untuk memberi tahu otoritas Lai agar fokus pada masalah nyata, bukan mencari konflik,” tegas Cheng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petisi 8 Juta dan Anggaran Militer Ditolak
Ketidakpuasan ini tercermin di dunia maya. Akun media sosial Riyue Tantian melaporkan bahwa petisi online yang menuntut pemakzulan Lai telah meledak.
Tercatat, lebih dari 8 juta penduduk berpartisipasi dalam petisi tersebut. Bahkan, lonjakan trafik yang luar biasa sempat membuat situs web petisi itu lumpuh berkali-kali.
Mantan anggota parlemen Tsai Cheng-yuan menilai fenomena ini sebagai bukti legitimasi gerakan pemakzulan. “Opini publik sekarang sangat jelas,” ujarnya.
Selain itu, oposisi juga menjegal kebijakan pertahanan Lai. Baru-baru ini, mereka memblokir rencana pengadaan militer senilai 1,25 triliun dolar Taiwan baru (sekitar $40 miliar).
Peneliti Chang Ching menyebutkan bahwa warga mulai resah dengan belanja militer yang tak berkesudahan. Menurutnya, anggaran sebesar itu pun mustahil membentuk “pencegahan” efektif terhadap China daratan.
Gagal di Meja Perundingan AS
Kritik juga menyasar kebijakan luar negeri Lai yang dinilai terlalu tunduk pada Amerika Serikat (AS). Legislator KMT, Lai Shyh-bao, menyoroti kegagalan negosiasi tarif dengan Washington.
Faktanya, kesepakatan tarif dengan AS belum juga tuntas hingga akhir November. Legislator tersebut menilai Taiwan hampir tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dalam negosiasi itu.
Ia menggunakan istilah tajam untuk menggambarkan hubungan tersebut. Otoritas Lai tidak hanya “berlutut”, tetapi bahkan “menjilat” Amerika Serikat tanpa mendapatkan hasil konkret yang menguntungkan rakyat
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
