JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap merombak skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menilai sistem yang selama ini memberikan insentif tetap Rp6 juta per hari kepada setiap dapur tidak lagi mencerminkan beban kerja di lapangan.
Karena itu, BGN akan menyesuaikan besaran insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan skema baru tersebut akan menciptakan sistem yang lebih adil dan proporsional.
“Saat ini dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun 500 penerima manfaat sama-sama menerima insentif Rp6 juta per hari. Ke depan, kami akan melakukan penyesuaian,” kata Agustina di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
BGN Evaluasi Ribuan Dapur Program MBG
Agustina menjelaskan, BGN saat ini masih memverifikasi data penerima manfaat di berbagai daerah.
Setelah proses tersebut rampung, lembaganya akan melakukan penataan ulang terhadap jaringan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain menyesuaikan besaran insentif, BGN juga membuka peluang menggabungkan sejumlah dapur yang dinilai belum beroperasi optimal atau memiliki cakupan penerima manfaat yang relatif kecil.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari proses refocusing agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kalau di suatu wilayah jumlah penerima manfaatnya terbatas, kami bisa menggabungkan beberapa SPPG agar layanan lebih optimal,” ujarnya.
Tak Hanya Kuantitas, Kualitas Makanan Juga Dinilai
BGN juga akan mengubah pola penilaian insentif yang selama ini lebih menitikberatkan pada jumlah produksi makanan.
Ke depan, lembaga tersebut akan menerapkan sistem penilaian berbasis indikator komposit atau composite assessment.
Melalui sistem ini, BGN tidak hanya menghitung jumlah porsi makanan yang diproduksi, tetapi juga menilai kualitas layanan secara menyeluruh.
Beberapa indikator yang akan menjadi dasar penilaian antara lain kualitas makanan, keamanan pangan, higienitas dapur, ketahanan pangan, efektivitas distribusi, hingga kepatuhan terhadap standar operasional program.
“Kami ingin sistem penilaian yang lebih komprehensif, bukan hanya menghitung berapa banyak makanan yang dimasak setiap hari,” jelas Agustina.
Dukung Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
Saat ini, BGN terus memperluas jangkauan layanan MBG melalui pembangunan dan pengoperasian SPPG di berbagai daerah.
Dengan skema insentif baru, pemerintah berharap setiap dapur dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Selain itu, evaluasi tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan gizi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, terutama pelajar, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
BGN menargetkan sistem insentif berbasis kinerja dan jumlah penerima manfaat dapat meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. **
Editor : Hadwan
