Deddy Sitorus Balas PSI, PDIP Sebut Jokowi Jadi Studi Kasus Politik

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. (Posnews/PDIP)

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. (Posnews/PDIP)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan partainya tidak akan pernah melupakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, PDIP mengaku menjadikan perjalanan politik Jokowi sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran kader.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan itu sekaligus menjawab sindiran Ketua DPP PSI Bestari Barus yang sebelumnya menilai PDIP masih terus membicarakan Jokowi dan belum bisa “move on”.

“PDIP tidak akan pernah melupakan Jokowi sampai kapan pun. Bahkan, kami menjadikan kehadiran Jokowi sebagai studi kasus dalam berbagai kegiatan kaderisasi,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Deddy Sebut Jokowi Jadi Studi Kasus Politik

Deddy mengungkapkan sejumlah pelajaran politik yang, menurutnya, dapat dipetik dari perjalanan Jokowi.

Menurut Deddy, kekuasaan dapat mengubah seseorang jika tidak dibarengi komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, ia menilai ambisi politik dan kekuasaan berpotensi mendorong seseorang mengabaikan prinsip-prinsip yang sebelumnya dijunjung tinggi.

Baca Juga :  Pramono Anung Peringatkan Ormas Jangan Paksa Pengusaha Minta THR Jelang Lebaran 2026

“Dalam konteks itulah Jokowi menjadi pelajaran penting sekaligus pengalaman politik yang tidak akan dilupakan PDIP,” ujarnya.

Meski demikian, Deddy menegaskan PDIP tidak secara aktif membahas Jokowi di ruang publik. Ia menyebut partainya hanya memberikan tanggapan ketika ada pernyataan politik yang perlu dijawab.

Serang PSI, PDIP Sebut Cari Panggung Politik

Deddy kemudian melontarkan kritik keras kepada PSI. Ia menilai elite PSI sengaja terus membenturkan PDIP dengan Jokowi untuk meraih perhatian publik dan keuntungan politik.

Menurutnya, PSI berulang kali mengangkat narasi konflik antara PDIP dan Jokowi karena tidak memiliki strategi politik yang kuat untuk membesarkan partai.

“Mereka terus membenturkan PDIP dengan Jokowi demi mencari simpati publik. Cara seperti itu tidak akan membangun partai secara sehat,” tegasnya.

Deddy juga meminta PSI lebih fokus memperkuat organisasi, kaderisasi, dan kerja politik di lapangan daripada terus memproduksi polemik di media sosial.

Guntur Romli: Jokowi Sudah Dipecat dari PDIP

Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDIP setelah partai menjatuhkan sanksi pemecatan.

Menurut Guntur, hubungan politik antara PDIP dan Jokowi telah berakhir sejak partai memutuskan mengeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dari keanggotaan.

Baca Juga :  Pabrik Narkoba Zenix Digerebek, 306 Ribu Pil Disita dan 1,8 Ton Bahan Baku Diamankan

“Jokowi bukan mundur atau meninggalkan PDIP, tetapi dipecat oleh PDIP karena melanggar aturan partai,” kata Guntur.

Ia juga menegaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Jokowi saat ini bukan lagi menjadi tanggung jawab PDIP.

Menurutnya, masyarakat berhak menilai dan meminta pertanggungjawaban Jokowi atas berbagai kebijakan yang diambil selama menjabat Presiden RI.

PSI Sindir PDIP Belum Bisa Move On

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyindir PDIP yang mengaku sudah melupakan Jokowi.

Bestari menilai pernyataan sejumlah elite PDIP justru menunjukkan bahwa nama Jokowi masih menjadi topik pembahasan di internal partai berlambang banteng tersebut.

“Kalau benar sudah lupa, seharusnya tidak terus membicarakan Jokowi,” kata Bestari, Senin (15/6/2026).

Ia bahkan menyebut PDIP belum bisa “move on” dari Jokowi. Bestari juga menegaskan kemenangan Jokowi dalam berbagai pemilu terjadi karena dukungan rakyat, bukan semata-mata karena dukungan partai.

Pernyataan saling serang antara PDIP dan PSI ini kembali memperlihatkan bahwa nama Jokowi masih menjadi magnet politik menjelang dinamika politik nasional pasca-Pilpres 2024 dan menjelang agenda politik berikutnya. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Program MBG Berubah, BGN Sesuaikan Insentif Berdasarkan Jumlah Penerima Manfaat
Viral! Eks Ketua BEM UGM Klaim Mobilnya Dipasangi Alat Pelacak
Anggaran KemenHAM 2027 Fokus Kanwil dan Pelayanan HAM, Bukan Bangun Gedung
KP2MI Kawal Kasus TKW Dianiaya di Johor Bahru, Korban Kini di Rumah Aman
Dunia Makin Percaya Indonesia, Prabowo Perintahkan Rosan Umumkan Data Investasi
Aksi Demo Mahasiswa Disorot, Polisi Ungkap Kronologi Pemberitahuan WhatsApp
Ketua BEM UI Balas Polisi Soal Demo Bundaran HI: Hak Konstitusional, Bukan Minta Izin
Pemerintah Pastikan Seluruh Warga Berhak Bansos Masuk Sistem Perlinsos

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 08:03 WIB

Program MBG Berubah, BGN Sesuaikan Insentif Berdasarkan Jumlah Penerima Manfaat

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:49 WIB

Deddy Sitorus Balas PSI, PDIP Sebut Jokowi Jadi Studi Kasus Politik

Senin, 15 Juni 2026 - 09:38 WIB

Viral! Eks Ketua BEM UGM Klaim Mobilnya Dipasangi Alat Pelacak

Senin, 15 Juni 2026 - 09:26 WIB

Anggaran KemenHAM 2027 Fokus Kanwil dan Pelayanan HAM, Bukan Bangun Gedung

Senin, 15 Juni 2026 - 08:56 WIB

KP2MI Kawal Kasus TKW Dianiaya di Johor Bahru, Korban Kini di Rumah Aman

Berita Terbaru

Terobosan besar diplomasi dunia. Presiden Donald Trump mengumumkan pencapaian kesepakatan damai dengan Iran guna membuka kembali Selat Hormuz dan memulihkan energi global. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Donald Trump Umumkan Kesepakatan Damai Akhir Perang

Selasa, 16 Jun 2026 - 08:42 WIB