TEL AVIV, POSNEWS.CO.ID – Perang regional yang berkobar kembali sejak tanggal dua puluh delapan Februari kini terus mengubah lanskap politik Israel. Meskipun begitu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sukses mempertahankan citra kuat sebagai pemimpin masa perang yang tangguh.
Namun, pertempuran panjang melawan Iran sejak tahun lalu tetap memicu perpecahan politik yang sangat tajam. Akibatnya, pergeseran aliansi politik kini mulai mengubah peta kekuatan menjelang pemilihan umum sela mendatang.
Paradoks Kepemimpinan Netanyahu di Masa Perang
Pertempuran singkat selama dua belas hari pada Juni tahun lalu sempat mendongkrak popularitas Netanyahu secara signifikan. Sebab, para pendukung mengklaim operasi militer tersebut berhasil memulihkan pencegahan asimetris terhadap jaringan sekutu Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, peningkatan popularitas tersebut hanya bertahan sementara waktu di tengah konflik regional yang terus berlarut. Bahkan, badai perang kini semakin meluas hingga mengacaukan stabilitas keamanan di wilayah Lebanon.
Konflik bersenjata ini menghadirkan dilema dan paradoks kepemimpinan yang sangat membingungkan bagi Netanyahu. Di satu sisi, situasi krisis keamanan selalu memperkuat posisinya sebagai sosok berpengalaman dalam memimpin perang.
Sebaliknya, ketiadaan akhir pertempuran yang menentukan justru memicu keraguan publik atas strategi pertahanan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat kini mulai mengeluhkan kelelahan militer serta kemerosotan ekonomi nasional yang parah.
Sengketa Wajib Militer Yahudi Ultra-Ortodoks
Ketegangan internal ini akhirnya mengekspos keretakan besar di dalam tubuh koalisi partai pendukung pemerintah. Secara spesifik, sengketa mengenai kewajiban wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) menjadi ancaman terbesar.
Sebelumnya, Mahkamah Agung Israel secara bulat memutuskan bahwa pengecualian wajib militer bagi Haredi tidak memiliki dasar hukum. Namun, Netanyahu menghadapi kesulitan luar biasa untuk merumuskan undang-undang kompromi demi memuaskan para sekutu ultra-Ortodoksnya.
Masalah wajib militer ini kian meruncing setelah militer mengumumkan kebutuhan mendesak sebanyak dua belas ribu prajurit baru. Sebab, operasi militer paralel di Gaza dan Lebanon telah menguras habis kapasitas pasukan pertahanan Israel.
Sementara itu, mayoritas warga sekuler mendesak pembagian beban pertahanan negara secara adil dan setara bagi semua kelompok. Akibatnya, ribuan warga Haredi menggelar unjuk rasa besar yang kerap berujung pada bentrokan fisik yang brutal.
Pada akhirnya, kebuntuan politik ini memaksa koalisi menyepakati pembubaran parlemen demi menggelar pemilihan umum sela tahun ini.
Kebangkitan Aliansi Oposisi Bersama Naftali Bennett
Kebuntuan koalisi pemerintah memberikan peluang emas bagi kelompok oposisi untuk bersatu merebut kekuasaan. Sebagai contoh, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid resmi meluncurkan koalisi persatuan bernama aliansi Together.
Oleh sebab itu, jajak pendapat terbaru memproyeksikan aliansi baru ini sebagai rival terkuat bagi Partai Likud pimpinan Netanyahu. Menariknya, kembalinya Bennett ke panggung politik berhasil menarik minat para pemilih sayap kanan yang kecewa pada pemerintah.
Bennett menawarkan alternatif kepemimpinan baru tanpa harus mengorbankan sikap keras terhadap para musuh negara. Oleh karena itu, ia gencar mengampanyekan pembatasan masa jabatan perdana menteri serta penyelidikan kegagalan serangan tujuh Oktober.
Di sisi lain, sebagian pemilih konservatif juga mulai beralih mendukung partai baru pimpinan mantan Panglima Militer Gadi Eisenkot. Dengan demikian, publik kini fokus mencari sosok pemimpin terbaik yang mampu membawa stabilitas pascaperang bagi Israel.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
