India dan Pakistan Saling Buka Kartu Fasilitas Nuklir

Sabtu, 3 Januari 2026 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Demokrasi di bawah ancaman. Revisi daftar pemilih yang kontroversial di Benggala Barat mengakibatkan penghapusan masif hak pilih minoritas, memicu tuduhan manipulasi sistemik dan kegagalan algoritma AI dalam mengenali identitas warga tahun 2026. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Demokrasi di bawah ancaman. Revisi daftar pemilih yang kontroversial di Benggala Barat mengakibatkan penghapusan masif hak pilih minoritas, memicu tuduhan manipulasi sistemik dan kegagalan algoritma AI dalam mengenali identitas warga tahun 2026. Dok: Istimewa.

NEW DELHI, POSNEWS.CO.ID – India dan Pakistan kembali menjalankan ritual diplomatik krusial pada hari Kamis. Kedua negara tetangga yang berseteru ini saling bertukar daftar instalasi dan fasilitas nuklir masing-masing melalui saluran diplomatik.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa proses pertukaran berlangsung secara serentak di New Delhi dan Islamabad. Di sisi lain perbatasan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Hussain Andrabi, turut mengonfirmasi hal ini. Ia memastikan bahwa pertukaran data berjalan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Komitmen di Atas Konflik

Momen ini menjadi sorotan khusus karena konteks waktunya. Pertukaran tahunan ini tetap terlaksana meskipun bayang-bayang konflik militer singkat tahun 2025 masih menyelimuti hubungan kedua negara. Ketegangan bilateral sempat memuncak, namun protokol nuklir ini terbukti tahan banting.

Dasar dari tindakan ini adalah pakta bilateral yang melarang kedua negara menyerang fasilitas nuklir satu sama lain. Para pemimpin kedua negara menandatangani perjanjian bersejarah ini pada Desember 1988. Kemudian, aturan ini mulai berlaku efektif pada 27 Januari 1991.

Katup Pengaman Terakhir

Kelangsungan pertukaran daftar ini memiliki makna strategis yang mendalam, melampaui sekadar rutinitas birokrasi.

Pertama, ini adalah bukti ketahanan Confidence Building Measures (CBM) atau tindakan pembangunan kepercayaan. Fakta bahwa mekanisme ini tetap berjalan pasca-konflik 2025 menunjukkan adanya kedewasaan strategis. Baik New Delhi maupun Islamabad menyadari satu hal krusial: perang konvensional boleh terjadi, namun salah hitung terkait aset nuklir adalah garis merah yang haram mereka langgar.

Baca Juga :  Uni Eropa Ragukan Legalitas Board of Peace

Kedua, transparansi ini berfungsi sebagai deterensi. Dengan mengetahui lokasi pasti fasilitas lawan, kedua pihak secara implisit saling mengingatkan tentang kerentanan masing-masing. Ini menciptakan keseimbangan teror yang paradoksnya justru menjaga perdamaian nuklir di Asia Selatan.

Di tengah retorika politik yang sering kali panas, pertukaran daftar ini adalah sinyal sunyi namun kuat. Sinyal itu menyatakan bahwa komunikasi antar-petinggi militer dan diplomat masih berfungsi demi mencegah bencana katastrofi.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Trump Gunakan Pesawat Rahasia Ketiga Saat Tinggalkan Turki
Australia Pertama Kali Tanyakan Orientasi Seksual
Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen
Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS
Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi
Rencana Gaza Trump Tetap Berlaku, Diskusi dengan Israel
Serangan Drone Ukraina Tewaskan 13 Orang di Nizhnekamsk
Trump Tuntut Kompensasi dari Iran, Perumit Upaya Pembukaan

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 15:54 WIB

Trump Gunakan Pesawat Rahasia Ketiga Saat Tinggalkan Turki

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:44 WIB

Australia Pertama Kali Tanyakan Orientasi Seksual

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:13 WIB

Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:02 WIB

Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:00 WIB

Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi

Berita Terbaru