BRUSSELS, POSNEWS.CO.ID – Konflik diplomatik mengenai Greenland telah bermutasi menjadi ancaman perang dagang transatlantik yang berbahaya. Pada hari Sabtu (17/1), Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ultimatum ekonomi yang mengejutkan melalui media sosial.
Ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengenakan tarif baru sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari delapan negara: Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif ini akan mulai berlaku pada 1 Februari.
Trump tidak berhenti di situ. Selanjutnya, ia memperingatkan bahwa tarif akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni. Tarif tersebut akan tetap berlaku sampai kedua negara mencapai kesepakatan untuk “pembelian lengkap dan total” Greenland.
Nordik Melawan: “Kami Tidak Bisa Diperas”
Para pemimpin Nordik segera menjadi garda terdepan dalam menolak ancaman ini. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menggunakan bahasa yang paling tajam saat menolak tarif tersebut. Ia bahkan menyebutnya sebagai “pemerasan”.
“Kami tidak akan membiarkan siapa pun memeras Swedia,” tegas Kristersson. Oleh karena itu, ia mendesak Uni Eropa untuk menangani masalah ini secara kolektif.
Senada dengan Swedia, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menyebut ultimatum itu “tidak dapat diterima”. Ia menegaskan bahwa ancaman tidak memiliki tempat di antara sekutu. Sementara itu, Presiden Finlandia Alexander Stubb juga memperingatkan bahwa tarif dapat memicu “spiral ke bawah yang berbahaya”.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengaku terkejut dengan langkah drastis ini. Ia menyatakan pihaknya terus berkoordinasi erat dengan Komisi Eropa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eropa Bersatu Lawan Intimidasi
Di sisi lain, para pemimpin kekuatan besar Eropa juga mengambil sikap tegas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa orang Eropa akan merespons secara bersatu dan terkoordinasi.
“Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan memengaruhi kami,” tegas Macron. Ia menekankan bahwa partisipasi Prancis dalam latihan militer di Greenland membuktikan komitmen mereka terhadap kedaulatan nasional.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer turut mengecam langkah Trump. Ia menyebut penerapan tarif pada sekutu yang mengejar keamanan kolektif dalam NATO sebagai tindakan yang “sepenuhnya salah”.
Uni Eropa Siapkan Senjata Dagang
Di Brussels, mesin birokrasi Uni Eropa mulai bergerak cepat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa memperingatkan dalam pernyataan bersama bahwa Eropa akan tetap “bersatu, terkoordinasi, dan berkomitmen untuk menegakkan kedaulatannya.”
Episode ini memicu kembali perdebatan mengenai penggunaan Anti-Coercion Instrument (ACI), sebuah alat pertahanan dagang milik blok tersebut.
Bernd Lange, ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, mendesak Komisi Eropa untuk meluncurkan ACI segera. Ia menyebut ancaman Trump sebagai “dimensi baru” dalam penggunaan tarif sebagai senjata politik.
Akibatnya, konsekuensi politik pun menjadi fatal. Manfred Weber, ketua Partai Rakyat Eropa (kelompok terbesar di Parlemen Eropa), menyatakan bahwa Parlemen Eropa tidak mungkin menyetujui kesepakatan dagang UE-AS saat ini. Ia menegaskan bahwa blok tersebut harus menunda segala langkah menuju nol tarif untuk produk AS.
Sebagai respons darurat, Siprus—pemegang presidensi bergilir UE—segera memanggil pertemuan darurat pada hari Minggu. Nantinya, duta besar dari 27 negara anggota akan berkumpul guna mengoordinasikan langkah balasan terhadap ultimatum Washington.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
