Trump Lirik Greenland, NATO di Ambang Perpecahan?

Rabu, 7 Januari 2026 - 17:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sinyal kedaulatan. Pembukaan konsulat Kanada dan Prancis di ibu kota Greenland menjadi bentuk solidaritas sekutu dalam menentang ambisi Amerika Serikat untuk menguasai pulau strategis tersebut. Dok: Istimewa.

Sinyal kedaulatan. Pembukaan konsulat Kanada dan Prancis di ibu kota Greenland menjadi bentuk solidaritas sekutu dalam menentang ambisi Amerika Serikat untuk menguasai pulau strategis tersebut. Dok: Istimewa.

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland kini bukan sekadar wacana bisnis properti. Pada hari Selasa, Gedung Putih secara resmi menyatakan bahwa presiden sedang menimbang “berbagai opsi” untuk mengakuisisi wilayah tersebut. Lebih mengejutkan lagi, pernyataan itu menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer AS adalah “selalu menjadi opsi”.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan pesan tersebut dengan lugas. Ia menyebut akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional AS yang vital untuk menangkal musuh di Arktik.

“Presiden dan timnya sedang mendiskusikan berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri ini,” tegas Leavitt. “Tentu saja, memanfaatkan militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi panglima tertinggi.”

Eropa Pasang Badan

Pernyataan provokatif ini sontak memicu reaksi keras di seberang Atlantik. Para pemimpin kekuatan utama Eropa tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, Prancis, Jerman, dan Inggris segera merilis pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

Mereka mendesak AS untuk menghormati kedaulatan sekutunya. Pernyataan itu menekankan bahwa keamanan Arktik adalah prioritas utama NATO, aliansi pertahanan yang ironisnya mencakup AS dan Greenland.

Baca Juga :  KKB Bakar Sekolah di Pegunungan Bintang, Anak-anak Papua Trauma

“Greenland adalah milik rakyatnya,” bunyi pernyataan tegas tersebut. “Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan masalah mengenai wilayah mereka.”

PM Inggris Keir Starmer bahkan melontarkan pertanyaan menohok di Paris. Ia mempertanyakan nilai komitmen pertahanan AS terhadap Ukraina jika di saat yang sama Washington berencana mencaplok wilayah sesama anggota NATO.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mitos Pengaruh China

Pemerintah Greenland bergerak cepat merespons isu ini. Mereka meminta pertemuan “mendesak” dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, ingin meluruskan klaim Trump yang ia anggap keliru.

Trump sebelumnya menuding bahwa China memiliki pengaruh besar di Greenland melalui investasi dan kapal perang. Namun, Rasmussen membantah keras hal itu.

“Kami tidak berbagi gambaran bahwa Greenland penuh dengan investasi China,” ujar Rasmussen kepada penyiar publik DR. Ia juga menegaskan tidak ada kapal perang China yang hilir mudik di perairan tersebut.

Efek Domino Venezuela

Ketegangan ini meningkat tajam hanya beberapa hari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro. Keberhasilan operasi senyap itu tampaknya mengubah nada bicara Washington menjadi lebih agresif.

Baca Juga :  Krisis Loyalitas NATO: Bocoran Email Pentagon Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris

Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih, bahkan menyarankan dalam wawancara CNN bahwa Denmark tidak punya hak atas wilayah Arktik tersebut. Ia juga mengklaim intervensi militer tidak akan menemui perlawanan. Alasannya, “tidak ada yang akan melawan Amerika Serikat secara militer demi masa depan Greenland”.

Politik Domestik Terbelah

Di Washington, isu ini memecah belah Kongres. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dari Partai Republik berusaha meredam situasi. Ia menyebut ide aksi militer itu “bukan sesuatu yang orang pertimbangkan secara serius”.

Sebaliknya, kubu Demokrat menanggapi ancaman ini dengan alarm tanda bahaya. Senator Ruben Gallego dari Arizona telah mengajukan undang-undang untuk melarang penggunaan dana bagi kekuatan militer melawan Greenland.

“Dia (Trump) tidak akan berpikir dua kali untuk menempatkan pasukan kita dalam bahaya jika itu membuatnya merasa besar dan kuat,” tulis Gallego di X. “Militer AS bukanlah mainan.”

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026
Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit
Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman
10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone
Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres
AS Tarik 5.000 Pasukan dari Jerman Setelah Perselisihan Trump-Merz
Viral Dosen UIN Jambi Digerebek Istri di Kos Bersama Mahasiswi, Jabatan Dicopot
Pria di Pool Bus MGI Sukabumi Tewas Ditusuk dan Dikeroyok, Polisi Buru Pelaku

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:40 WIB

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:59 WIB

10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Berita Terbaru

Transformasi di garis depan. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengumumkan reformasi sistemik militer Ukraina mulai Juni 2026 guna mengatasi kekurangan personel dan meningkatkan kesejahteraan pasukan infanteri. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB