JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan Mahkamah harus menafsirkan “perlindungan hukum” agar wartawan aman dari sanksi pidana atau perdata.
“Kami mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Suhartoyo saat membacakan putusan perkara nomor 145/PUU-XXIII/2025, Senin (19/1/2026) di Gedung MK, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
MK menegaskan, aparat hukum hanya boleh menjatuhkan sanksi pidana atau perdata kepada wartawan setelah Dewan Pers menjalankan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan kode etik jurnalistik, sebagai bagian dari penerapan restorative justice.
Hakim MK, Guntur Hamzah, menambahkan, Pasal 8 UU Pers menjadi norma esensial yang menegaskan komitmen negara demokratis terhadap kebebasan pers.
Ia menjelaskan, perlindungan hukum melekat pada seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pengumpulan fakta hingga publikasi.
MK menegaskan, aparat atau pihak terkait tidak boleh langsung menjatuhkan sanksi pidana atau gugatan perdata kepada wartawan yang menjalankan profesinya sesuai kode etik.
Pasal 8 juga berfungsi sebagai safeguard norm, melindungi wartawan dari kriminalisasi, gugatan membungkam (SLAPP), serta intimidasi dari aparat maupun masyarakat.
MK menegaskan, aparat hanya boleh menerapkan sanksi secara terbatas setelah menjalankan mekanisme UU 40/1999 dengan pertimbangan Dewan Pers.
Iwakum, dipimpin Irfan Kamil dan Sekjen Ponco Sulaksono, menggugat Pasal 8 karena menilai pasal itu multitafsir dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan.
MK membacakan putusan pada Senin (19/1/2026) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (red)
Editor : Hadwan
