Warga AS di Iran Terancam Jadi Alat Tawar Politik Pasca-Serangan Udara

Selasa, 3 Maret 2026 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Krisis loyalitas di internal Republik. Sejumlah senator dan komentator konservatif mengecam keras kesepakatan damai sementara Donald Trump dengan Iran. Dok: Istimewa.

Krisis loyalitas di internal Republik. Sejumlah senator dan komentator konservatif mengecam keras kesepakatan damai sementara Donald Trump dengan Iran. Dok: Istimewa.

TEHERAN, POSNEWS.CO.ID – Ribuan warga Amerika Serikat yang saat ini berada di Iran menghadapi risiko keamanan yang ekstrem. Para ahli memperkirakan terdapat ribuan pemegang paspor AS dan pemilik green card yang tetap bertahan di negara tersebut meskipun Washington telah berulang kali mengeluarkan peringatan perjalanan.

Pemerintah Iran saat ini menahan setidaknya enam individu yang memiliki kaitan erat dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, para aktivis kemanusiaan mengkhawatirkan rezim Teheran akan memanfaatkan para tahanan tersebut guna menekan Washington di meja perundingan atau sebagai balasan atas kematian pimpinan tertinggi mereka.

Penahanan sebagai Instrumen Politik

Ryan Fayhee, anggota dewan dari kelompok advokasi Foley Foundation, menegaskan bahwa Iran memiliki rekam jejak panjang dalam menggunakan warga AS untuk tujuan politik. “Saya harus membayangkan bahwa setiap orang Amerika di sana berpotensi menghadapi risiko tinggi,” ujar Fayhee.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, Iran secara resmi tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini secara otomatis memutus akses perlindungan diplomatik atau layanan konsuler bagi warga Amerika yang juga memegang paspor Iran. Selanjutnya, Departemen Luar Negeri AS mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti jumlah total warga Amerika yang masih berada di wilayah Iran saat ini.

Baca Juga :  Menko Polkam Atensi Keamanan Papua, Negara Tak Mundur Hadapi Teror Bandara

Status Hukum Baru: Sponsor Penahanan Salah

Beberapa jam sebelum jet tempur melancarkan serangan udara, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengambil langkah hukum yang drastis. Berdasarkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump, Rubio menetapkan Iran sebagai negara sponsor penahanan salah secara hukum (wrongful detention).

Selain itu, penetapan ini dapat memicu pelarangan penggunaan paspor AS untuk perjalanan menuju dan dari Iran. Para advokat menilai langkah ini sebagai sinyal peringatan agar Teheran tidak menyentuh warga Amerika. Namun demikian, mereka meragukan pesan tersebut akan didengar di tengah runtuhnya hierarki komando Iran akibat bombardir militer. “Aksi kinetik dan serangan militer seperti ini justru meningkatkan faktor risiko bagi para tahanan secara eksponensial,” ungkap Kieran Ramsey, mantan asisten direktur FBI.

Profil Tahanan di Penjara Evin

Setidaknya enam warga negara ganda kini mendekam di Penjara Evin yang sangat tersohor, atau setidaknya dilarang meninggalkan Iran. Penjara ini sebelumnya menjadi sasaran bom Israel dalam perang udara Juni lalu yang menewaskan sedikitnya 71 orang.

Baca Juga :  Hantu Kolonialisme: Peta Dunia yang Tak Pernah Adil

Beberapa nama yang terdata antara lain:

  • Shahab Dalili: Pemegang green card yang aparat tangkap sejak 2016 saat hendak menuju bandara. Ia menerima hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan kerja sama dengan pemerintah asing.
  • Reza Valizadeh: Seorang jurnalis berkewarganegaraan ganda yang petugas tangkap pada 2024 saat mengunjungi orang tuanya yang lansia. Ia juga menjalani hukuman 10 tahun penjara.
  • Kamran Hekmati (70): Pemilik toko perhiasan yang menderita kanker kandung kemih. Ia menerima dakwaan spionase setelah dituduh bertemu agen intelijen Israel, sebuah tuduhan yang sering Teheran gunakan sebagai kode untuk pertukaran tahanan di masa depan.

Pada akhirnya, strategi Donald Trump yang memprioritaskan pembebasan sandera luar negeri kini menghadapi ujian terberat. Meskipun lebih dari 70 orang Amerika telah bebas sejak awal masa jabatan keduanya pada Januari 2025, ketiadaan perlindungan fisik bagi mereka yang masih tertinggal di Iran menciptakan dilema kemanusiaan yang sangat berat di tahun 2026 ini.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Observatorium Chilbolton Pantau Sampah Antariksa
Kelompok Houthi Melancarkan Serangan Rudal Maut di Yaman
PM Kanada Sebut Perundingan Dagang AS Makin Sengit
Trump Terbitkan Perintah Eksekutif Baru
Iran Ancam Serang Fasilitas Energi Teluk
Google Resmi Hentikan Layanan Google Assistant
Serangan Gunting di Covent Garden London Lukai 4 Orang
Prancis Melarang Panggilan Telemarketing Tanpa Izin Konsumen

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 08:00 WIB

Observatorium Chilbolton Pantau Sampah Antariksa

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:07 WIB

Kelompok Houthi Melancarkan Serangan Rudal Maut di Yaman

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 09:01 WIB

PM Kanada Sebut Perundingan Dagang AS Makin Sengit

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 07:00 WIB

Trump Terbitkan Perintah Eksekutif Baru

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:00 WIB

Iran Ancam Serang Fasilitas Energi Teluk

Berita Terbaru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Posnews/Ist)

JABODETABEK

HUT RI ke-81, Tarif MRT, LRT, dan Transjakarta di Jakarta Cuma Rp1

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:57 WIB