TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan rangkaian langkah strategis untuk memitigasi lonjakan harga bahan bakar dan biaya utilitas. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
“Kami akan mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat,” ujar Takaichi dalam sidang komite anggaran Majelis Rendah pada Senin. Ia mencatat bahwa pemerintah telah meninjau masalah ini sejak awal pekan lalu, sesaat setelah serangan udara terhadap Iran memicu gejolak pasar energi.
Subsidi dan Ketahanan Anggaran 2026
PM Takaichi menyatakan bahwa pemerintah kemungkinan besar akan menyalurkan bantuan dalam bentuk subsidi. Namun demikian, ia membantah perlunya langkah anggaran tambahan untuk membiayai kebijakan pengendalian harga tersebut.
Menteri Keuangan Satsuki Katayama memperkuat posisi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki dana cadangan sebesar 860 miliar yen (sekitar $5,4 miliar) dari anggaran tahun fiskal berjalan. “Jumlah ini sudah cukup untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan selama satu hingga dua bulan ke depan,” tegas Katayama. Takaichi juga mendesak parlemen untuk segera mengesahkan draf anggaran fiskal 2026 pada akhir Maret ini guna menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang.
Ancaman Penutupan Selat Hormuz
Kekhawatiran Tokyo berakar pada kondisi Selat Hormuz yang saat ini efektif tertutup akibat eskalasi pertempuran. Pasalnya, selat ini merupakan urat nadi vital bagi ketahanan energi Jepang.
Secara statistik, Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90 persen kebutuhan minyak mentah nasional. Selain itu, wilayah tersebut juga memasok 11 persen kebutuhan gas alam cair (LNG) Jepang. Gangguan pasokan yang terus berlanjut petugas prediksikan akan memicu inflasi energi yang berat bagi sektor industri dan rumah tangga di Negeri Sakura.
Diplomasi dan Status Pengiriman SDF
Terkait kerja sama militer, PM Takaichi memberikan klarifikasi mengenai posisi Jepang terhadap permintaan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Washington belum meminta Tokyo untuk bekerja sama dalam pengawalan kapal tanker di selat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Takaichi juga menyatakan bahwa kondisi di Selat Hormuz saat ini belum mencapai level “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” (survival-threatening situation). Oleh karena itu, pemerintah belum memiliki dasar hukum untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri (SDF) guna membantu sekutu atau melakukan operasi pembersihan ranjau. Status “situasi pengaruh penting” juga belum terpenuhi, sehingga Jepang belum akan memberikan dukungan logistik bagi militer negara lain dalam waktu dekat. Sikap asertif namun hati-hati ini menunjukkan upaya Takaichi dalam menjaga keseimbangan antara aliansi keamanan dan amanat Konstitusi pasifis Jepang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
