TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang mulai bergerak aktif untuk meredakan krisis energi global akibat penutupan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Senin. Kedua pihak sepakat untuk berkolaborasi erat demi menjamin keselamatan navigasi di jalur vital tersebut.
Dalam konteks ini, pembicaraan tersebut berlangsung saat perang di Timur Tengah memasuki pekan ketiga. Meskipun demikian, sumber internal kementerian menyebutkan bahwa Rubio tidak mengajukan permintaan eksplisit bagi Jepang untuk mengirim kapal perang selama percakapan tersebut. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih terukur di tingkat diplomatik dibandingkan seruan agresif Presiden Donald Trump di media sosial.
Ketergantungan Energi dan Dilema Konstitusional
Bagi Jepang, stabilitas Selat Hormuz adalah masalah kelangsungan hidup nasional. Negeri Sakura ini bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90 persen impor minyak mentahnya. Oleh karena itu, penutupan selat oleh Iran sebagai respon atas pengeboman AS-Israel telah mengancam ketahanan energi domestik secara langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Jepang menghadapi hambatan besar dalam pengerahan aset militer ke luar negeri. Konstitusi Jepang yang bersifat pasifis sangat membatasi peran Pasukan Bela Diri (SDF) dalam konflik bersenjata di wilayah internasional. Walaupun demikian, pemerintah memiliki wewenang untuk memerintahkan kapal SDF mendampingi kapal-kapal yang terkait dengan kepentingan Jepang. Operasi keamanan maritim ini memungkinkan penggunaan senjata dalam batas yang sangat terbatas untuk perlindungan.
Koordinasi dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
Selain menghubungi Washington, Motegi juga berbicara secara terpisah dengan Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud dari Arab Saudi dan Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dari UEA. Dalam hal ini, Jepang berupaya membangun konsensus regional untuk de-eskalasi situasi. Ketiga pihak sepakat bahwa stabilitas pasokan minyak mentah harus menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, mereka juga membahas perlindungan terhadap warga negara Jepang yang tinggal di kawasan konflik. Sebagai hasilnya, Jepang memposisikan dirinya sebagai mediator yang netral namun aktif dalam menjaga kepentingan ekonomi internasional. Tokyo menyadari bahwa solusi militer sepihak tanpa dukungan negara-negara Teluk justru dapat memperburuk krisis energi.
Menuju Pertemuan Puncak Takaichi-Trump
Pembicaraan telepon ini juga berfungsi sebagai persiapan bagi pertemuan tingkat tinggi antara Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Donald Trump. KTT yang dijadwalkan pada hari Kamis tersebut diperkirakan akan fokus pada detail teknis pengamanan jalur maritim. Oleh sebab itu, Motegi dan Rubio berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang intensif hingga pertemuan puncak berlangsung.
Pada akhirnya, Jepang harus menyeimbangkan aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat sembari menghormati batasan hukum domestiknya. Keberhasilan diplomasi Jepang di Selat Hormuz akan menentukan seberapa cepat pasokan LNG dan minyak global dapat kembali normal. Dengan demikian, pergerakan diplomatik Tokyo minggu ini menjadi sangat krusial bagi stabilitas ekonomi dunia di tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
