Hakim AS Pertanyakan Larangan Penggunaan Dana Venezuela untuk Pengacara Maduro

Jumat, 27 Maret 2026 - 16:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konfrontasi di pengadilan New York. Seorang hakim federal mempertanyakan kedaulatan sanksi AS yang menghalangi Nicolás Maduro menggunakan dana negara. Dok: Istimewa.

Konfrontasi di pengadilan New York. Seorang hakim federal mempertanyakan kedaulatan sanksi AS yang menghalangi Nicolás Maduro menggunakan dana negara. Dok: Istimewa.

NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Persidangan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro di pengadilan federal Manhattan memasuki babak perdebatan konstitusional yang sengit. Seorang hakim Amerika Serikat mempertanyakan apakah pemerintah dapat secara sah menghalangi Venezuela untuk mendanai pembelaan hukum Maduro.

Dalam konteks ini, Hakim Alvin Hellerstein menyoroti potensi pelanggaran hak-hak konstitusional terdakwa pada hari Kamis. Maduro (63) dan istrinya, Cilia Flores (69), hadir di persidangan mengenakan pakaian penjara berwarna krem setelah dua bulan mendekam di tahanan Brooklyn.

Amendemen Keenam vs Kepentingan Luar Negeri

Pasangan tersebut meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan narkoterorisme terhadap mereka. Oleh karena itu, pengacara pembela berargumen bahwa sanksi AS menghalangi klien mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Amendemen Keenam Konstitusi AS menjamin hak setiap terdakwa pidana untuk memilih pengacara, tanpa memandang status kewarganegaraan.

Namun, jaksa penuntut Kyle Wirshba menegaskan bahwa blokade pembayaran tersebut berbasis pada kepentingan kebijakan luar negeri yang sah. Administrasi Trump sebelumnya memperketat sanksi karena menganggap pemerintahan Maduro korup dan merusak demokrasi. Jaksa menyarankan agar Maduro menggunakan pengacara publik jika tidak mampu membiayai pembelaannya sendiri.

Baca Juga :  Krisis Taiwan: Beijing Pertegas Dukungan Unifikasi

Skeptisisme Hakim: “Tidak Ada Ancaman Keamanan”

Hakim Hellerstein tampak skeptis terhadap argumen jaksa penuntut. Bahkan, ia mencatat bahwa Amerika Serikat sendiri telah melonggarkan sanksi terhadap Venezuela sejak Maduro digulingkan dari kekuasaan. “Terdakwa ada di sini, Flores ada di sini. Mereka tidak lagi menghadirkan ancaman keamanan nasional,” tegas Hellerstein.

Lebih lanjut, hakim menekankan bahwa hak atas bantuan hukum yang konstitusional memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pengacara Maduro, Pollack—yang pernah mewakili Julian Assange—mengancam akan mundur dari kasus ini jika honorariumnya tidak dapat dibayar oleh pemerintah Venezuela. Akibatnya, ketidakpastian ini dapat menghambat jalannya proses peradilan yang adil bagi mantan pemimpin OPEC tersebut.

Konteks Penangkapan dan Isu Cadangan Minyak

Pasukan khusus Amerika Serikat menangkap Maduro dan Flores dalam serangan mendadak di kediaman mereka di Caracas pada 3 Januari 2026. Setelah itu, mereka segera diterbangkan ke New York guna menghadapi empat tuduhan kejahatan berat. Kasus ini merupakan operasi rahasia yang memiliki dampak geopolitik yang luas bagi kawasan Amerika Latin.

Baca Juga :  Cuaca Jabodetabek dan Kota Besar Sabtu 21 Maret 2026: Hujan Lebat dan Petir Mengintai

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Maduro membantah seluruh tuduhan partisipasi dalam perdagangan narkoba. Sebaliknya, ia menyebut dakwaan tersebut hanyalah dalih bagi Amerika Serikat untuk menguasai cadangan minyak raksasa milik Venezuela. Meskipun demikian, hubungan antara Caracas dan Washington mulai membaik di bawah kepemimpinan presiden interim Delcy Rodriguez sejak penangkapan tersebut.

Menanti Keputusan Departemen Keuangan

Hellerstein sempat mempertanyakan apakah ia memiliki wewenang untuk memerintahkan Departemen Keuangan memodifikasi sanksi tersebut. Namun, pihak jaksa berpendapat bahwa urusan kebijakan luar negeri sepenuhnya berada di tangan cabang eksekutif, bukan yudikatif.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas sistem hukum Amerika Serikat di mata internasional. Dunia kini menanti apakah pengadilan akan memprioritaskan prosedur keamanan nasional atau supremasi hak konstitusional individu. Keputusan akhir mengenai sanksi dana pembelaan ini diprediksi akan menentukan kecepatan jalannya trial narkoterorisme paling fenomenal di tahun 2026 ini.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

ASN Bogor WFH Setiap Jumat, Ini Aturan Baru dari Bupati Rudy Susmanto
Ledakan Dapur SPPG Lebak! Oven Sterilisasi Meledak, 3 Pegawai Terbakar
Pria Bonyok Dikeroyok Warga Karawang, Usai Ketahuan Selingkuh dengan Istri Orang
Prabowo Blusukan ke Pinggir Rel Senen, Langsung Perintahkan Bangun Hunian Layak
Mandat Yaounde: AS Serang WTO Saat Tiongkok Pasang Badan Bela Perdagangan Multilateral
Dilema Pentagon: AS Pertimbangkan Alihkan Pasokan Senjata Ukraina ke Timur Tengah
Front Baru di Laut Merah: Houthi Siaga Blokade Selat Bab al-Mandab
Kasus Noelia Castillo Ramos Ubah Paradigma Eutanasia di Spanyol

Berita Terkait

Jumat, 27 Maret 2026 - 19:02 WIB

ASN Bogor WFH Setiap Jumat, Ini Aturan Baru dari Bupati Rudy Susmanto

Jumat, 27 Maret 2026 - 18:11 WIB

Ledakan Dapur SPPG Lebak! Oven Sterilisasi Meledak, 3 Pegawai Terbakar

Jumat, 27 Maret 2026 - 18:00 WIB

Pria Bonyok Dikeroyok Warga Karawang, Usai Ketahuan Selingkuh dengan Istri Orang

Jumat, 27 Maret 2026 - 17:45 WIB

Prabowo Blusukan ke Pinggir Rel Senen, Langsung Perintahkan Bangun Hunian Layak

Jumat, 27 Maret 2026 - 16:56 WIB

Hakim AS Pertanyakan Larangan Penggunaan Dana Venezuela untuk Pengacara Maduro

Berita Terbaru