LONDON, POSNEWS.CO.ID – Mengapa di tahun 2026, meskipun akses informasi begitu mudah, masyarakat justru semakin terbelah dalam melihat realitas yang sama? Dalam konteks ini, menyodorkan data dan angka statistik sering kali gagal mengubah pikiran seseorang. Fenomena ini membuktikan bahwa kita tidak lagi hidup dalam rezim fakta, melainkan dalam “Rezim Pasca-Kebenaran” (Post-Truth).
Langkah filsafat kontemporer mencoba membedah mengapa manusia modern cenderung menolak kebenaran yang tidak nyaman. Oleh karena itu, memahami mekanisme bahasa dan politik adalah kunci untuk memahami cara kerja persepsi publik saat ini.
Definisi Post-Truth: Ketika Emosi Menjadi Kompas
Istilah post-truth bukan berarti kebenaran telah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, kondisi ini merujuk pada situasi di mana kebenaran objektif dianggap kurang penting dibandingkan daya tarik emosional. Dalam hal ini, masyarakat cenderung memilih informasi yang memvalidasi perasaan mereka, terlepas dari apakah informasi tersebut akurat secara faktual atau tidak.
Hannah Arendt, dalam esainya Truth and Politics, memperingatkan tentang kerapuhan kebenaran faktual. Bahkan, ia menyatakan bahwa fakta tidak memiliki daya paksa seperti kebenaran matematika. Fakta memerlukan persetujuan sosial agar bisa tetap hidup. Di tahun 2026, media sosial bertindak sebagai akselerator di mana fakta yang “tidak populer” dapat pemerintah atau massa hapus dengan narasi tandingan yang lebih menghibur.
Kekuatan Narasi: Ideologi sebagai Pembungkus Realitas
Filsuf Slavoj Žižek membawa analisis ini lebih dalam melalui konsep Ideologi. Bagi Žižek, ideologi bukanlah “topeng” yang menutupi kenyataan, melainkan struktur yang membentuk cara kita mengalami kenyataan itu sendiri. Bahkan, ia menegaskan bahwa orang sering kali tahu bahwa sesuatu itu bohong, namun mereka tetap melakukannya karena merasa nyaman di dalam kebohongan tersebut.
Lebih lanjut, kekuatan narasi terletak pada kemampuannya untuk “membungkus” kenyataan. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi yang pahit dapat dibungkus sebagai “perjuangan kedaulatan” guna memenangkan simpati massa. Akibatnya, publik tidak lagi fokus pada data angka yang merugi, melainkan pada kebanggaan identitas yang narasi tersebut tawarkan. Di tahun 2026, algoritma digital secara cerdas menyajikan bungkusan realitas yang paling sesuai dengan hasrat setiap individu, menciptakan ruang hampa informasi yang tertutup dari kritik.
Krisis Otoritas: Matinya Kepercayaan pada Pakar
Fenomena post-truth memicu Krisis Otoritas yang masif. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada institusi tradisional seperti universitas, lembaga riset, dan media arus utama. Oleh sebab itu, suara seorang pakar nuklir sering kali dianggap setara atau bahkan kalah berwibawa dibandingkan opini seorang influencer di platform video pendek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih lagi, skeptisisme ini sering kali pemerintah sengaja pupuk guna melumpuhkan kontrol publik. Ketika semua hal dianggap sebagai “sekadar sudut pandang”, maka tidak ada lagi standar kebenaran universal. Sebagai hasilnya, sains dipandang hanya sebagai ideologi lain, dan media dipandang sebagai alat propaganda korporasi. Ketiadaan jangkar otoritas ini membuat masyarakat terapung dalam lautan klaim yang saling bertabrakan, di mana yang paling berisik biasanya adalah yang paling dipercaya.
Tantangan Demokrasi: Membangun Kembali Dialog Rasional
Masa depan demokrasi di tahun 2026 bergantung pada kemampuan kita untuk membangun kembali Ruang Publik yang sehat. Hannah Arendt menekankan pentingnya Common World (Dunia Bersama)—sebuah ruang di mana kita bisa sepakat pada fakta dasar meskipun kita berbeda pendapat tentang maknanya.
Guna mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa langkah konkret:
- Literasi Epistemologis: Masyarakat perlu melatih diri untuk menyadari bias kognitif dan cara ideologi bekerja dalam pikiran mereka.
- Akuntabilitas Platform: Perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas desain algoritma yang memecah belah masyarakat demi profit.
- Restorasi Dialektika: Mengaktifkan kembali dialog tatap muka yang menghargai keberagaman perspektif tanpa harus mengorbankan integritas fakta.
Dengan demikian, kedaulatan akal budi harus kita rebut kembali dari tirani emosi instan. Kebijaksanaan sejati adalah keberanian untuk menerima fakta yang melukai ego kita.
Menjadi Penjaga Kebenaran
Masa depan tatanan sosial kita ditentukan oleh seberapa teguh kita menjaga garis antara opini dan fakta. Pada akhirnya, rezim post-truth hanya akan membawa kita pada otoritarianisme di mana kebenaran ditentukan oleh pemegang kekuasaan yang paling manipulatif.
Dengan demikian, dunia memerlukan individu yang tidak hanya mencari informasi, tetapi mencari kejernihan. Di tahun 2026, kejujuran intelektual adalah bentuk pemberontakan yang paling radikal. Kita harus memastikan bahwa di balik banjir disinformasi, tetap ada ruang bagi kebenaran faktual untuk berdiri tegak sebagai fondasi peradaban manusia yang bermartabat.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
