TEL AVIV, POSNEWS.CO.ID – Militer Israel merombak total peta kedaulatan di perbatasan utara melalui operasi pemutusan jalur logistik permanen. Langkah ini secara resmi menempatkan wilayah Lebanon Selatan ke dalam kondisi “perang abadi” di bawah doktrin keamanan baru Israel.
Dalam konteks ini, pasukan pertahanan kini fokus pada penyitaan teritorial melalui penghancuran infrastruktur strategis. Strategi ini merupakan bentuk pengakuan dari para pejabat militer bahwa musuh regional mereka tidak dapat pemerintah hilangkan sepenuhnya dalam waktu singkat.
Penghancuran Jembatan Terakhir di Sungai Litani
Jet tempur Israel menghancurkan jembatan terakhir yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah utara pada hari Rabu. Jembatan yang membentang di atas Sungai Litani tersebut merupakan urat nadi logistik sipil dan militer yang tersisa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru bicara militer Israel menyatakan bahwa area selatan Litani kini secara fisik telah “terputus dari Lebanon”. Sebagai hasilnya, Israel berupaya membangun kontrol mutlak di wilayah yang mencakup 15 persen luas negara tetangganya tersebut. Warga sipil yang masih bertahan di sana kini menghadapi kelangkaan pangan dan obat-obatan yang sangat akut akibat isolasi total tersebut.
Kemelut Gencatan Senjata: Antara “Hadiah” dan Agresi
Proses perdamaian yang diprakarsai Presiden Donald Trump menghadapi hambatan serius pada hari Rabu malam. Negosiator utama Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengancam akan membatalkan pembicaraan yang dijadwalkan mulai Sabtu depan.
Akibatnya, muncul sengketa mengenai cakupan gencatan senjata. Pihak Iran, Pakistan, dan Hezbollah meyakini bahwa kesepakatan tersebut mencakup wilayah Lebanon. Sebaliknya, Washington dan Tel Aviv bersikeras bahwa gencatan senjata dua pekan hanya berlaku antara AS dan Iran. Wakil Presiden JD Vance menyebut situasi ini sebagai “kesalahpahaman yang sah” dan menegaskan bahwa serangan terhadap Hezbollah tidak akan berhenti.
Tragedi Kemanusiaan dan “Gaza-isasi” Beirut
Kekerasan di lapangan telah merenggut nyawa lebih dari 1.500 orang di Lebanon, termasuk sedikitnya 130 anak-anak. Gempuran terbaru pada Rabu menyasar pusat kota Beirut tanpa peringatan dini, yang memaksa warga melarikan diri di tengah mimpi buruk ledakan.
Seorang warga, Naim Chebbo (51), menceritakan kepanikannya saat menyapu serpihan kaca jendela yang hancur. “Malam ini saya tidak akan tidur karena takut hal itu terjadi lagi. Saya hidup dalam mimpi buruk,” ujarnya kepada Reuters. Terlebih lagi, otoritas medis melaporkan jatuhnya korban di kalangan petugas medis dan jurnalis yang kian membengkak.
Risiko Hukum Internasional dan Beban Militer
Meskipun demikian, strategi zona penyangga ini mengundang kritik tajam dari para pakar hukum internasional. Penghancuran sistematis terhadap properti sipil dan rumah sakit di selatan dianggap melanggar norma hukum perang global. Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menyatakan kesiapannya guna melakukan tekanan diplomatik baru agar Lebanon masuk ke dalam cakupan gencatan senjata.
Secara simultan, pengerahan ribuan personel untuk menjaga front di empat wilayah sekaligus mulai membebani kapasitas militer nasional Israel. Analis keamanan memperingatkan bahwa mempertahankan pos-pos di luar perbatasan internasional akan menguras sumber daya manusia secara signifikan. Pada akhirnya, kedaulatan militer Israel akan diuji oleh seberapa lama mereka mampu menanggung beban perang tanpa akhir ini di tengah kecaman diplomatik global tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
