JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI mengecam keras dugaan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
KemenHAM menilai tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembunuhan di luar hukum, terlebih terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata.
Kasus tersebut mencuat setelah beredar video di media sosial yang diduga memperlihatkan aksi penembakan terhadap warga sipil.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim telah menewaskan tiga warga yang mereka tuduh sebagai agen intelijen militer Indonesia.
Juru Bicara KemenHAM RI, Thomas Harming Suwarta, menegaskan hak untuk hidup merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh semua pihak.
“KemenHAM RI mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo sebagaimana video yang beredar luas. Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa,” kata Thomas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut Thomas, eskalasi konflik bersenjata di Papua harus segera diredam. Karena itu, KemenHAM meminta seluruh pihak menahan diri agar kekerasan tidak kembali menelan korban dari kalangan masyarakat sipil.
KemenHAM Telusuri Informasi Penembakan di Yahukimo
Sebagai langkah awal, KemenHAM telah membangun komunikasi dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat. Kantor wilayah tersebut memiliki cakupan kerja yang juga meliputi Papua Pegunungan.
Koordinasi itu dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai peristiwa penembakan di Yahukimo sekaligus memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan.
Selain itu, KemenHAM mendorong semua pihak mengutamakan deeskalasi konflik. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya korban sipil baru akibat konflik bersenjata yang berlangsung berkepanjangan.
“Siapa pun pihak agar menahan diri di tengah eskalasi konflik bersenjata yang terus meningkat. Apalagi, banyak jatuh korban warga sipil dan gelombang pengungsi yang terus terjadi,” tegas Thomas.
Aparat Kejar Pelaku Pembunuhan Tiga Warga
Sementara itu, Koops TNI Habema menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan tiga warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Yahukimo.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Koops TNI Habema, korban terdiri atas sepasang suami istri dan seorang perempuan dari Suku Unaukam.
Kelompok OPM pimpinan Kopitua Heluka diduga berada di balik aksi tersebut dan mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu.
Hingga kini, aparat masih mendalami identitas korban, kronologi lengkap kejadian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengecam kekerasan yang kembali menyasar warga sipil di Papua.
Karena itu, KemenHAM menegaskan penyelesaian konflik di Papua harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat.
KemenHAM pun kembali menyerukan agar seluruh pihak menghentikan kekerasan dan menahan diri. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak terus menjadi korban dalam konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM.**
Editor : Hadwan













