JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mendapat sorotan.
Untuk 2027, pemerintah menyiapkan pagu Rp240,20 triliun bagi lembaga yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,50 triliun diarahkan untuk MBG. Sementara itu, Rp7,33 triliun digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BGN Sudaryono memaparkan rincian tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sudaryono, sekitar 97 persen anggaran BGN akan dikonversi menjadi menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.
72,4 Juta Orang Jadi Sasaran
Anggaran MBG 2027 ditujukan kepada sekitar 72,46 juta penerima manfaat. Sebanyak 60,59 juta di antaranya merupakan peserta didik. Kelompok ini mendapat alokasi sekitar Rp198,96 triliun.
Selanjutnya, sekitar 11,86 juta penerima terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut mendapat alokasi sekitar Rp33,54 triliun.
Dengan cakupan tersebut, MBG tidak hanya menyasar anak sekolah. Program ini juga menyentuh kelompok yang membutuhkan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia balita.
Guru Bukan Sekadar Makan Gratis
Ada hal menarik dalam pelaksanaan MBG. Guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian dari ekosistem program.
Namun, Sudaryono menegaskan guru mengonsumsi MBG bersama siswa bukan karena mendapat jatah makan.
Kehadiran guru dalam kegiatan makan justru menjadi bagian dari proses edukasi. Guru dapat memberikan contoh kebiasaan makan yang baik kepada siswa.
Mulai dari mengantre, mencuci tangan, mengambil makanan, berdoa, mengucapkan terima kasih hingga membangun rasa syukur.
Dengan cara tersebut, MBG diharapkan tidak berhenti pada makanan yang masuk ke tubuh. Program ini juga mendorong terbentuknya budaya hidup bersih, tertib, dan sadar gizi sejak dini.
Rp373,3 Miliar untuk Sistem Pendukung
Selain menyediakan makanan, BGN juga menyiapkan sekitar Rp373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan penyaji makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Selain itu, anggaran tersebut mencakup sistem informasi, edukasi, kerja sama, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, dan tata kelola.
Langkah ini penting karena jumlah penerima MBG sangat besar. Semakin luas program berjalan, semakin besar pula kebutuhan terhadap standar keamanan pangan dan pengawasan.
BGN sendiri sebelumnya menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan MBG. Lembaga tersebut juga menyatakan akan menindak SPPG yang tidak memenuhi standar.
Gaji Pegawai Rp7,08 Triliun
Dari pagu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun, sekitar Rp7,08 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
Selain itu, BGN menyiapkan Rp81,7 miliar untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Kemudian, sekitar Rp160 miliar digunakan untuk dukungan manajemen nonoperasional.
Sementara berdasarkan unit kerja, Deputi Penyediaan dan Penyaluran mendapat porsi terbesar. Anggarannya mencapai sekitar Rp232,56 triliun atau 96,8 persen dari total pagu.
Unit tersebut menjadi tulang punggung distribusi MBG ke seluruh Indonesia.
Bukan Sekadar Bagi Makanan
Besarnya anggaran membuat keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan.
Kualitas menu, keamanan pangan, ketepatan sasaran, distribusi, hingga pengawasan menjadi bagian yang sama pentingnya.
Karena itu, BGN juga mendorong pemanfaatan produk pangan lokal. Kebijakan ini diharapkan membuat MBG memberi dampak ganda: meningkatkan asupan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.
BGN sebelumnya menyatakan bahan pangan lokal dan produk UMKM/BUMDes diutamakan sepanjang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Artinya, uang negara yang masuk ke program tersebut diharapkan tidak berhenti di dapur SPPG. Perputarannya juga dapat dirasakan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga pemasok pangan lokal.
DPR Diminta Setujui Anggaran
Sudaryono berharap Komisi IX DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BGN 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut diperlukan agar MBG dapat berjalan optimal dan melayani puluhan juta penerima manfaat.
Namun, besarnya anggaran juga membawa tanggung jawab besar. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal seberapa besar anggarannya.
Ukurannya adalah apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, ibu dan balita memperoleh dukungan gizi yang layak, serta masyarakat ikut merasakan dampak ekonominya.
Rp240,20 triliun bukan sekadar angka dalam APBN. Di baliknya ada harapan agar makanan bergizi menjadi investasi nyata bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia. **
Editor : Hadwan
