JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Perjuangan mencari pekerjaan bukan hanya soal mengirim lamaran dan menghadapi wawancara.
Bagi sebagian orang, ongkos perjalanan dari satu tempat ke tempat lain juga menjadi beban, terutama ketika harus mengikuti seleksi berkali-kali tanpa kepastian diterima bekerja.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana meringankan beban tersebut. Mulai 1 Januari 2027, pencari kerja akan masuk dalam kelompok penerima layanan transportasi umum gratis di Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan itu saat membuka Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Pemprov DKI akan memperluas penerima manfaat transportasi gratis dari 15 menjadi 21 kategori.
Artinya, ada enam kelompok baru yang akan memperoleh fasilitas tersebut, termasuk warga yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.
“Karena saya membayangkan, pasti di ruangan ini banyak yang mengalami ketika sedang mencari pekerjaan, naik-turun transportasi umum itu adalah pekerjaan yang paling memorable, diingat,” kata Pramono.
Pencari Kerja Tak Lagi Dibebani Ongkos Perjalanan
Pramono memahami bahwa pencari kerja harus mengatur pengeluaran dengan cermat. Mereka bisa saja mengunjungi beberapa perusahaan dalam sehari, mengikuti wawancara di lokasi berbeda, atau berulang kali mendatangi tempat seleksi.
Dalam situasi seperti itu, biaya perjalanan dapat mengurangi uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Pemprov DKI ingin memastikan persoalan ongkos transportasi tidak semakin memberatkan warga yang tengah mencari peluang kerja.
Pramono juga menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi pencari kerja, baik yang memiliki KTP Jakarta maupun yang berasal dari daerah lain.
“Yang paling penting, Jakarta selalu membuka diri bagi siapa pun mencari kerja, bagi siapa pun. Dan kami tidak pernah melihat, membatasi apakah itu KTP Jakarta atau bukan KTP Jakarta,” ujarnya.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu menunggu ketentuan resmi mengenai persyaratan penerima dan tata cara mendapatkan fasilitas tersebut.
Pemerintah telah mengumumkan rencana pemberian kartu khusus bagi pencari kerja, tetapi mekanisme pendaftaran dan dokumen yang diperlukan masih perlu dipastikan melalui pengumuman resmi.
Enam Kategori Baru Penerima Transportasi Gratis
Selain pencari kerja, Pemprov DKI menambahkan lima kelompok masyarakat lain ke dalam daftar penerima manfaat. Keenam kategori baru tersebut meliputi:
1. Pencari kerja.
2. Pendamping penyandang disabilitas.
3. Pasien rujukan rutin dengan kemampuan ekonomi terbatas.
4. Pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang tidak menerima KJP atau KJMU.
5. UMKM binaan pemerintah.
6. Korban bencana yang sedang menjalani masa pemulihan.
Perluasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan subsidi transportasi kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan dukungan.
Tarif Transportasi Juga Akan Disesuaikan
Di balik perluasan fasilitas gratis, masyarakat juga perlu memperhatikan rencana penyesuaian tarif transportasi umum mulai 1 Januari 2027.
Pramono sebelumnya menyampaikan bahwa penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan berjalan bersamaan dengan perluasan kelompok penerima manfaat gratis.
Menurut Pemprov DKI, langkah tersebut ditujukan untuk menata subsidi agar dukungan lebih besar dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Namun, besaran tarif baru perlu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah.
Bagi pencari kerja, kepastian mengenai kartu khusus, syarat penerima, dan moda transportasi yang tercakup menjadi hal penting untuk diperhatikan sebelum kebijakan berlaku.
Pada akhirnya, ongkos perjalanan yang lebih ringan diharapkan membantu pencari kerja menjangkau lebih banyak kesempatan.
Sebab, ketika seseorang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, akses transportasi yang terjangkau dapat menjadi dukungan berarti untuk terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. **
Editor : Hadwan
