POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON – Tim penasihat Presiden Donald Trump menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyiapkan skenario kepemimpinan tanpa dukungan Kongres.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan agenda politik utama Presiden tetap berjalan meskipun Partai Demokrat memenangkan Pemilihan Umum Sela.
Pejabat senior seperti Wakil Kepala Staf Stephen Miller dan Direktur Anggaran Russell Vought telah merancang strategi ini sejak April.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka berkoordinasi rapat dengan Kantor Penasihat Hukum Gedung Putih guna memetakan tindakan eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan legislatif.
Penasihat Hukum Gedung Putih Will Scharf dan timnya menguji batas wewenang hukum Presiden serta menyiapkan strategi pertahanan di pengadilan.
Skenario ini menegaskan bahwa Presiden Trump tetap memegang kekuasaan luas atas perdagangan luar negeri, imigrasi, dan birokrasi federal.
Gedung Putih Menyiapkan Tarif Impor Baru Serta Perubahan Aturan Dana Hibah Federal
Gedung Putih mempertimbangkan sejumlah perintah eksekutif baru, termasuk pengenaan tarif impor untuk mineral kritis dan turbin angin.
Pemerintah juga merencanakan pemgetatan aturan visa bagi mahasiswa internasional serta pekerja asing sementara di Amerika Serikat.
Selain itu, tim anggaran menyiapkan langkah-langkah independen guna menekan biaya perumahan dan konstruksi nasional.
Russell Vought mengevaluasi penggunaan dana anggaran belanja yang sudah mendapatkan persetujuan Kongres sebelumnya.
Ia berniat mengubah aturan hibah guna memberikan wewenang lebih besar kepada pejabat politik dalam menyalurkan dana pembayar pajak.
Presiden Trump telah menerima pengarahan rutin mengenai persiapan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengomandani pemerintahan lewat perintah eksekutif.
Antisipasi Gelombang Investigasi Kongres Dan Penggunaan Hak Hak Istimewa Eksekutif
Pemerintah menyadari bahwa kemenangan Partai Demokrat di DPR atau Senat akan menghentikan pengangkatan pejabat dan hakim baru.
Partai Demokrat juga berencana meluncurkan gelombang investigasi, pemanggilan saksi, serta permintaan dokumen resmi terhadap pejabat administrasi.
Guna mengantisipasi hal tersebut, tim pengacara Gedung Putih melatih para pejabat kementerian mengenai tata cara merespons tuntutan Kongres.
Tim hukum menyarankan para pejabat untuk lebih berhati-hati dalam membuat catatan tertulis selama menjalankan tugas pemerintahan.
Selain itu, Gedung Putih meminta pendapat hukum dari Kementerian Kehakiman untuk memanfaatkan hak istimewa eksekutif (executive privilege).
Langkah hukum tersebut bertujuan untuk melindungi komunikasi internal antara Presiden dan para penasihat pribadinya dari penyelidikan Kongres.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
