JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polri berjanji mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Institusi kepolisian memastikan pemeriksaan terhadap personel yang terseret perkara tersebut berjalan profesional, objektif, dan transparan.
Komitmen itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir setelah Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Polri sangat menaruh perhatian serius terhadap informasi yang didapatkan dan terus secara dinamis berkembang, tentunya di teman-teman media, mengenai adanya peristiwa dugaan ilegal akses,” kata Johnny dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ia menegaskan, Polri akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen sekaligus akuntabilitas, Polri akan memberikan penjelasan pada pemeriksaan terhadap personel. Tentunya berlandaskan profesional, objektif, dan transparan,” ujarnya.
Tiga Tersangka Ditahan di Rutan Mabes Polri
Dalam perkara ini, Bareskrim menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penyidik telah menahan ketiganya di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
“Terkait dengan tersangka, kita tahan di Rutan Mabes Polri,” kata Asep.
Sejumlah media mengidentifikasi LSP sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, ASN disebut sebagai Irjen Ahrie Sonta dan EH sebagai Irjen Eko Hadi Santoso.
Meski telah menahan ketiganya, penyidik belum memerinci peran masing-masing dalam dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo.
Asep menjelaskan, pengungkapan perkara masih berada pada tahap awal. Karena itu, penyidik membutuhkan waktu untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa.
“Ini adalah proses awal. Tidak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam langsung menjelaskan atau membongkar itu semua,” ungkapnya.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025
Bareskrim menduga praktik penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum.
Padahal, tata cara penyadapan di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus tersebut dilaporkan seorang petugas pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Polisi juga menyita 11 unit telepon genggam, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.
Polri Dorong Pembenahan Internal
Johnny menegaskan, penanganan perkara ini sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai pembenahan internal atau program “bersih ke dalam”.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui perilaku personel yang bersih dan amanah dalam menjalankan tugas.
“Kita ingat bersama bahwa sejalan dengan program Bapak Kapolri, yaitu kita bersih ke dalam. Kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tanggung jawab tugas secara amanah serta tentunya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tuturnya.
Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menegaskan dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi. Ia memastikan pengawasan terhadap proses pemeriksaan tetap berjalan.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pembenahan internal Polri. Publik kini menunggu keterbukaan penyidik dalam mengungkap peran para tersangka, alur dugaan penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran.
Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. **
Editor : Hadwan
