JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan Komisi III DPR.
Lembaga legislatif tersebut akan meminta penjelasan langsung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB itu menjadi pertemuan kerja pertama Suyudi dengan Komisi III DPR sejak menjabat sebagai Kapolri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan seluruh anggota telah mengonfirmasi kehadiran.
Dia berharap rapat tersebut dapat membuka perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
“Rapat akan mulai jam 08.30 dan berakhir pukul 12.00 WIB. Semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Habiburokhman, Komisi III meminta Kapolri memaparkan seluruh temuan penyidik, termasuk dugaan penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan lain yang disebut berkaitan dengan kelompok Listyo Sigit.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” ujarnya.
DPR Soroti Dugaan Rangkaian Perbuatan Ilegal
Habiburokhman menilai perkara tersebut tidak boleh berhenti pada dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
Dia meminta penyidik mendalami dugaan pengawasan ilegal atau surveillance, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial, hingga penggalangan massa aksi.
Politikus Partai Gerindra itu menduga rangkaian tindakan tersebut bertujuan menghambat Presiden menjalankan tugas pemerintahan.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata Habiburokhman.
Dia bahkan menilai dugaan tindakan tersebut perlu dikaji dari sisi kemungkinan tindak pidana makar.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” sambungnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Habiburokhman. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain Presiden, dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkembangannya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya.
Polisi juga mengusut dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan.
Kapolri Diminta Buka Perkembangan Penyidikan
Rapat Komisi III DPR menjadi momentum penting untuk menguji keterbukaan Polri dalam menangani perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
Selain meminta penjelasan mengenai peran masing-masing tersangka, DPR juga ingin mengetahui sejauh mana penyidik mengungkap pihak yang diduga memerintahkan penyadapan dan motif di balik tindakan tersebut.
Transparansi menjadi penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat. Di sisi lain, penyidik harus tetap bekerja berdasarkan bukti dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Publik menanti penjelasan Kapolri Suyudi terkait perkembangan penyidikan, dugaan keterlibatan pihak lain, dan upaya mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.**
Editor : Hadwan
