JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Program pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar internasional mencatatkan hasil positif.
Nilai transaksi UMKM BISA Ekspor mencapai USD360 juta sepanjang Januari–September 2026, meningkat dibandingkan capaian USD134,8 juta selama 2025.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat perdagangan nasional melalui tiga program prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiganya meliputi Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, serta Dari Lokal untuk Global.
Menurut Budi, keberhasilan program membutuhkan keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengetahui kebijakan sekaligus memanfaatkan fasilitas perdagangan yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Mendag yang akrab disapa Busan dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kemendag di Jakarta, 12 November 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Ketika pemerintah menyampaikan informasi, juga harus ada respons dari masyarakat. Pendekatan komunikasi dua arah tersebut sejalan dengan arah kebijakan utama Kemendag dalam tiga program prioritas,” ujar Budi.
Tiga Program Prioritas Perkuat Perdagangan
Melalui program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kemendag berupaya memperbesar peluang produk lokal di pasar domestik.
Langkah tersebut mencakup penguatan produksi, distribusi, akses pasar, perlindungan konsumen, hingga daya beli masyarakat.
Sementara itu, Perluasan Pasar Ekspor diarahkan untuk membuka peluang perdagangan melalui kerja sama dan perjanjian dengan negara mitra.
Kemendag juga mempermudah pelaku usaha memanfaatkan fasilitas perdagangan, termasuk tarif preferensi melalui Surat Keterangan Asal (SKA) otomatis.
“Melalui sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan memanfaatkan fasilitas tarif sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku tanpa harus menghitung secara manual besaran tarif preferensi yang dapat digunakan,” jelasnya.
Adapun program Dari Lokal untuk Global memperluas akses pasar produk lokal melalui empat klaster, yakni UMKM BISA Ekspor, Desa BISA Ekspor, Kemitraan UMKM, dan Campuspreneur.
Dalam program UMKM BISA Ekspor, Kemendag mendampingi pelaku usaha mulai dari pemilihan produk potensial, penjajakan calon pembeli, presentasi bisnis, hingga penerjemahan.
Kemendag juga mendorong keterlibatan pembina dan agregator dari dinas, perguruan tinggi, serta lembaga lain agar UMKM mampu memenuhi standar ekspor.
Program Campuspreneur pun telah berjalan bersama 27 perguruan tinggi. Sebanyak 20 kampus peserta bahkan mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 dan mencatatkan potensi transaksi USD24,5 juta.
Kemendag Terima 25.607 Permohonan Informasi
Selain memperluas pasar perdagangan, Kemendag memperkuat pelayanan informasi publik melalui berbagai saluran komunikasi. Sepanjang Januari–Oktober 2026, kementerian tersebut menerima 25.607 permohonan informasi.
Jumlah itu lebih rendah dibandingkan 38.248 permohonan pada 2025 dan 52.631 permohonan pada 2024.
Budi menilai, penurunan tersebut dapat menjadi salah satu indikasi bahwa penyediaan informasi secara proaktif semakin menjangkau masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa kemudahan akses dan manfaat informasi tetap menjadi ukuran penting pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah bagaimana informasi tersebut benar-benar mudah diakses, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Untuk mempercepat pelayanan, Kemendag mengembangkan aplikasi pusat bantuan terintegrasi HERO. Hingga Oktober 2026, aplikasi tersebut telah menyelesaikan 82.582 tiket dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 4,9.
Kemendag juga mengoptimalkan layanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SP4N-LAPOR!, situs web, media sosial, serta siniar atau podcast.
Tidak hanya itu, kementerian memberikan perhatian terhadap akses informasi bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut mencakup penyediaan juru bahasa isyarat dan pengembangan fitur aksesibilitas pada kanal digital Kemendag.
Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif
Uji publik KIP 2026 menjadi bagian dari evaluasi kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penilaian meliputi pengisian kuesioner, verifikasi, klarifikasi, hingga presentasi di hadapan panelis.
Dalam kegiatan tersebut, Kemendag menghadapi penilaian tiga panelis, yakni Wakil Ketua KIP Hafidha, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dan Ketua KIP periode 2017–2022 Gede Narayana.
Pada 2025, Kemendag meraih penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional. Kemendag memperoleh nilai 98,79 dan menempati peringkat pertama dari 48 kementerian yang mengikuti penilaian.
Capaian itu sekaligus memperpanjang predikat Badan Publik Informatif yang dipertahankan Kemendag selama lima tahun berturut-turut sejak 2021. **
Editor : Hadwan
