Rapat Panas PBNU Hari Ini, Syuriyah Bahas Pj Ketum, Gus Yahya Tolak Mundur

Selasa, 9 Desember 2025 - 08:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Lambang Nahdlatul Ulama (NU). (Posnews/Ist)

Lambang Nahdlatul Ulama (NU). (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Perseteruan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus berlangsung. Hari ini, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno panas di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Rapat tersebut untuk memutuskan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU setelah isu internal mengguncang organisasi. Pertemuan ini membahas dua agenda inti, yakni laporan hasil Rapat Harian Syuriyah dan penetapan Pj Ketum PBNU.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, membenarkan agenda tersebut. Namun ia menegaskan bahwa figur calon Pj Ketum belum mengerucut. “Belum tahu, tunggu hasilnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Peluru Jatuh di Rumah Warga Ciracas Saat Nonton TV, Ini Penjelasan Polisi

Di tengah dinamika itu, Gus Yahya kembali menegaskan tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Pernyataan ini ia sampaikan usai beredarnya risalah Syuriyah yang meminta dirinya lengser.

Ia menegaskan, mandat Muktamar NU yang menugasinya lima tahun akan ia jalani hingga tuntas. “Insya Allah saya sanggup,” tegasnya.

20 Banom PBNU Bersatu: Serukan Kepatuhan Jam’iyah

Di sisi lain, 20 Lembaga dan Banom PBNU mengeluarkan pernyataan sikap bersama usai dinamika yang muncul dari pertemuan sesepuh NU di Ponpes Tebuireng, Jombang.

Mereka menyerukan:

  • Taat kepada AD/ART PBNU,
  • Mengikuti fatwa masyayikh,
  • Menjaga keutuhan jam’iyah,
  • Menolak potensi dualisme,
Baca Juga :  Sabu 815 Gram Disembunyikan dalam Sepatu, Dua Pria Diciduk di Bandara Kualanamu

Mendorong musyawarah yang sejuk dan bermartabat.

Para pimpinan Banom juga meminta seluruh pihak tetap bekerja profesional dan berdoa agar PBNU terhindar dari fitnah.

Pernyataan ini menegaskan soliditas Banom PBNU di tengah isu memanasnya dinamika organisasi.

Daftar 20 Lembaga dan Banom PBNU yang Mengeluarkan Sikap

Lembaga Ma’arif NU, RMI, LPNU, LKKNU, Lakpesdam, LPBH, Lesbumi, Lazisnu, LWPNU, LTN PBNU, LPBI, PMII, IPNU, JQH NU, ISNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, Serikat Nelayan NU, Badan Halal NU, dan LPP NU. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapal Virgo Transport 8 Kecelakaan di Laut Jawa, 140 Orang Masih Hilang
Gempa M5,9 Guncang DKI Jakarta, Getaran Terasa hingga Jawa dan Sumatra
Jaket Pelampung Ditemukan di Laut, Ternyata Bukan Milik Jurnalis Hilang
BMKG Ungkap Banyak Sensor Gempa Hilang, Peringatan Dini Bisa Terganggu
KemenHAM Desak Penembakan 3 ASN Jayawijaya Diusut Tuntas
Anwar Abbas Minta Kasus Abah Setu Tetap Diproses Polisi
8 Orang Hilang di Anak Krakatau, SAR Belum Temukan Titik Terang
KPK Geledah Rumah Polisi Yayat Sudrajat, Usut Fee Rp16 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 06:31 WIB

Gempa M5,9 Guncang DKI Jakarta, Getaran Terasa hingga Jawa dan Sumatra

Jumat, 11 September 2026 - 17:24 WIB

Jaket Pelampung Ditemukan di Laut, Ternyata Bukan Milik Jurnalis Hilang

Jumat, 11 September 2026 - 09:32 WIB

BMKG Ungkap Banyak Sensor Gempa Hilang, Peringatan Dini Bisa Terganggu

Jumat, 11 September 2026 - 09:21 WIB

KemenHAM Desak Penembakan 3 ASN Jayawijaya Diusut Tuntas

Jumat, 11 September 2026 - 09:11 WIB

Anwar Abbas Minta Kasus Abah Setu Tetap Diproses Polisi

Berita Terbaru

Presiden Xi Jinping menyerukan blok BRICS menjadi juru damai konflik Timur Tengah pada KTT New Delhi serta mempererat hubungan diplomatik dengan India. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:57 WIB

2.713 penari dari 12 negara membawakan Tari Semarak Jali-Jali Betawi di Ancol. (Posnews/Ancol)

JABODETABEK

Budaya Betawi Mendunia, 2.713 Penari Pecahkan Rekor MURI di Ancol

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:41 WIB

Hakim federal AS membatalkan rencana pemangkasan 50% staf FEMA era pemerintahan Trump. Keputusan ini dinilai menegakkan undang-undang perlindungan FEMA. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%

Minggu, 13 Sep 2026 - 19:56 WIB