TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Isu keamanan nasional kembali menjadi sorotan utama di Jepang. Sebuah studi pemerintah terbaru mengungkap data yang meresahkan terkait kepemilikan properti oleh warga asing di lokasi-lokasi sensitif.
Total 3.498 properti di sekitar fasilitas keamanan kritis dan pulau-pulau terpencil telah berpindah tangan kepada individu atau entitas asing sepanjang tahun fiskal 2024. Yang mengejutkan, hampir separuh dari pembeli tersebut berasal dari China.
Fakta ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat pertahanan. Pasalnya, properti-properti tersebut berada dalam radius 1 kilometer dari lokasi strategis yang diawasi ketat oleh negara.
Dominasi Pembeli China
Data survei merinci bahwa warga asing mengakuisisi 1.744 bidang tanah dan 1.754 bangunan di 37 prefektur. Pembelian ini terjadi di sekitar 583 lokasi yang ditetapkan sebagai “area yang dipantau” atau “area dipantau khusus”.
China menduduki peringkat teratas dengan 1.674 akuisisi. Jumlah ini jauh melampaui negara lain. Taiwan menyusul di posisi kedua dengan 414 properti, diikuti Korea Selatan (378) dan Amerika Serikat (211).
Banyak dari properti ini berupa apartemen atau kondominium di wilayah Tokyo Raya. Tampaknya, motif investasi menjadi pendorong utama bagi para pembeli China.
Namun, lokasi pembelian menimbulkan tanda tanya. Di Tokyo, yang mencatat angka tertinggi dengan 1.558 akuisisi, beberapa properti terletak di sekitar Sekolah Layanan Medis Pasukan Bela Diri Darat dan Pusat Penelitian Sistem Angkatan Laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Perketat Aturan 2026
Merespons tren ini, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi bergerak cepat. Mereka mengumumkan rencana pengetatan aturan transparansi mulai April 2026.
Nantinya, korporasi yang ingin mengakuisisi lahan hutan atau properti vital wajib mengungkapkan kebangsaan pimpinan mereka dalam formulir pendaftaran. Begitu pula dengan individu yang membeli kawasan hutan, mereka harus menyertakan informasi kewarganegaraan secara jelas.
Menteri yang membidangi Keamanan Ekonomi, Kimi Onoda, menegaskan komitmen pemerintah. “Kami akan menyelidiki situasi ini dengan mantap dan mengambil semua langkah untuk menggagalkan tindakan yang menghambat fungsi properti tersebut,” tegas Onoda dalam konferensi pers, Selasa (16/12/2025).
Belum Ada Pelanggaran, Tapi Waspada
Meskipun jumlah pembelian melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya (371 properti), pemerintah mencatat belum ada kasus pelanggaran yang memerlukan peringatan atau perintah penghentian penggunaan.
Lonjakan angka ini sebagian besar karena pemerintah memperluas cakupan survei hingga tujuh kali lipat. Kendati demikian, pemerintah tetap waspada penuh.
Langkah ini merupakan upaya strategis Tokyo untuk memetakan skala kepemilikan asing di tanah airnya. Tujuannya, mereka ingin mencegah potensi spionase atau gangguan operasional terhadap fasilitas pertahanan vital di masa depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
