Buruh Tunda Demo Hari Ini, Ancam Mogok Nasional Jika UMP 2026 Tak Naik

Senin, 24 November 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. (Posnews/KSPI)

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. (Posnews/KSPI)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akhirnya membatalkan alias menunda demo besar-besaran hari ini, Senin (24/11/2025).

Keputusan ini muncul setelah pemerintah menunda pengumuman UMP 2026, yang awalnya dijadwalkan pada Jumat (21/11/2025).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskanΒ demo 24 November digagas untuk menekan pemerintah agar tidak gegabah menetapkan kenaikan upah minimum sebelum duduk bersama dengan buruh.

β€œPemerintah akhirnya menunda pengumuman itu. Karena itu KSPI dan Partai Buruh memutuskan menunda aksi 24 November 2025,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

Baca Juga :  Xi Jinping Sambut Raja Tonga di Beijing: Pererat Strategi Pembangunan dan Dukung Satu China

Namun, Said memastikan buruh belum menghapus aksi sepenuhnya. Ia menegaskan gerakan akan tetap digelar sehari sebelum dan sehari sesudah pemerintah mengumumkan kenaikan UMP 2026β€”jika hasil perhitungannya tidak sesuai harapan buruh.

β€œBuruh akan tetap turun ke jalan bila angka kenaikan upah minimum 2026 jauh dari tuntutan,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya itu, Said mengungkapkan bahwa buruh sudah menyiapkan rencana mogok nasional yang diklaim akan diikuti sekitar 5 juta pekerja di seluruh Indonesia.

Mogok nasional akan digelar jika Menaker tetap memaksakan formula kenaikan upah yang dinilai merugikan pekerja.

Baca Juga :  Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Blokir Grok AI

Sebagai tekanan tambahan ke pemerintah, KSPI dan Partai Buruh mengajukan tiga opsi perhitungan kenaikan UMP 2026. Said menegaskan bahwa rata-rata upah minimum nasional tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. β€œKenaikan Rp 90 ribu jelas tidak layak,” tegasnya.

Ia memaparkan tiga opsi yang dibawa buruh:

  • Tuntutan awal 8,5–10,5 persen
  • Opsi kedua 7,77 persen
  • Opsi ketiga minimal 6,5 persen

Said menilai aksi ini peringatan keras kepada pemerintah.Β β€œBuruh tidak minta berlebihan. Pemerintah jangan gegabah dan jangan tunduk pada oligarki pengusaha,” tandasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua Mahendra Siregar dan Pejabat Tinggi Mundur Massal di Tengah Gejolak Pasar
Tabung Pink Berisi Gas N2O di Kamar Lula Lahfah, Polisi Ungkap Bahaya Euforia Mematikan
Polresta Malang Bongkar 31 Kasus Narkoba Januari 2026, 36 Tersangka Ditangkap
Basarnas Temukan 60 Bodypack Korban Longsor Cisarua, 20 Orang Masih Dicari
Rotasi Kapolda dan Pejabat Mabes Polri, Kapolri Tegaskan Profesionalisme
Rumah Siti Nurbaya Digeledah Kejagung, Fokus Kasus Korupsi Perkebunan Sawit
Bau Sampah Mengganggu, RDF Rorotan Dihentikan Sementara oleh Pemprov DKI
Banjir 2 Meter Kepung Kebon Pala, Ditpolairud Polda Metro Jaya Evakuasi Warga

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:23 WIB

Ketua Mahendra Siregar dan Pejabat Tinggi Mundur Massal di Tengah Gejolak Pasar

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:05 WIB

Tabung Pink Berisi Gas N2O di Kamar Lula Lahfah, Polisi Ungkap Bahaya Euforia Mematikan

Jumat, 30 Januari 2026 - 20:50 WIB

Polresta Malang Bongkar 31 Kasus Narkoba Januari 2026, 36 Tersangka Ditangkap

Jumat, 30 Januari 2026 - 20:06 WIB

Basarnas Temukan 60 Bodypack Korban Longsor Cisarua, 20 Orang Masih Dicari

Jumat, 30 Januari 2026 - 19:49 WIB

Rotasi Kapolda dan Pejabat Mabes Polri, Kapolri Tegaskan Profesionalisme

Berita Terbaru