JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Massa Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). Mereka menuntut transparansi terkait tunjangan anggota DPRD dan pengelolaan anggaran BUMD DKI.
Pantauan di lokasi, massa tiba sekitar pukul 12.00 WIB dengan satu mobil komando dan membawa spanduk berisi tuntutan. Lalu lintas di sekitar jalan Kebon Sirih tetap ramai lancar, sementara sejumlah personel gabungan berjaga di lokasi. Salah satu orator berteriak, “Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami. Tunjangan kalian diduga melebihi DPR RI. Gerakan ini akan terus kami kawal.”
Tiga tuntutan utama AMPSI:
-
Transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI yang dinilai lebih tinggi dari DPR RI.
-
Penurunan dan penghapusan tunjangan anggota DPRD yang dianggap berlebihan.
-
Audit menyeluruh laporan keuangan BUMD DKI, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan perumahan pimpinan DPRD mencapai Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak, sementara anggota DPRD menerima Rp 70,4 juta per bulan. Aturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 2022, yang menyatakan tunjangan diberikan apabila pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan.
Respons DPRD DKI Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan dewan saat ini fokus memulihkan fasilitas umum pasca demo ricuh sebelumnya. “Kita masih membahas perbaikan fasilitas yang kemarin dirusak. Anggaran tunjangan masih dalam pembahasan,” ujarnya singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, DPRD memastikan pembahasan anggaran tunjangan anggota masih berjalan, sementara mahasiswa dan masyarakat terus menuntut transparansi keuangan publik. (red)
