JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026), menyisakan persoalan baru.
Polda Metro Jaya mulai mendata kerusakan fasilitas umum dan sejumlah fasilitas lainnya setelah situasi di sekitar kompleks parlemen memanas hingga malam hari.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi belum memiliki angka pasti mengenai total kerusakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, petugas masih melakukan inventarisasi di sejumlah titik.
“Kami belum mendapat data pasti, tapi nanti kami juga akan melakukan inventarisasi terkait kerusakan-kerusakan yang ada.”
Situasi Memanas Setelah Massa Berganti
Menurut Budi, eskalasi terjadi pada Kamis sore hingga malam. Kondisi tersebut berlangsung setelah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyelesaikan penyampaian aspirasi dan meninggalkan kawasan Gedung DPR/MPR.
Namun, setelah itu massa dari sejumlah elemen lain masih berdatangan. Situasi kemudian berubah ketika sebagian massa diduga melakukan tindakan di luar agenda penyampaian aspirasi.
Polisi mencatat adanya perusakan dan pembakaran di sekitar gerbang Gedung DPR/MPR.
Kerusakan Belum Bisa Dipastikan
Hingga Kamis malam, polisi belum merinci jumlah maupun jenis fasilitas yang mengalami kerusakan. Polda Metro Jaya masih memeriksa lokasi untuk memastikan dampak aksi tersebut.
Pendataan juga mencakup kemungkinan kerusakan pada fasilitas transportasi umum yang berada di sekitar kawasan terdampak.
Langkah inventarisasi menjadi penting karena kerusakan fasilitas publik bukan sekadar persoalan benda yang rusak.
Fasilitas tersebut digunakan masyarakat untuk bekerja, belajar, bepergian, hingga menjalankan aktivitas ekonomi.
Lalu Lintas Sempat Dialihkan
Situasi di sekitar Gedung DPR/MPR juga berdampak pada mobilitas warga.
Untuk menjaga keamanan, kepolisian memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kompleks parlemen, termasuk akses jalan tol yang mengarah ke kawasan tersebut.
Normalisasi lalu lintas akan dilakukan setelah kondisi lapangan dinilai aman dan memungkinkan.
Aspirasi Jangan Berubah Menjadi Kerusakan
Penyampaian pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab.
Menyampaikan kritik tidak membutuhkan pembakaran. Memperjuangkan tuntutan tidak harus merusak fasilitas yang juga digunakan masyarakat.
Ketika fasilitas umum rusak, dampaknya bukan hanya dirasakan pemerintah atau aparat.
Masyarakat biasa juga bisa ikut menanggung akibatnya melalui terganggunya transportasi, pelayanan publik, dan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, menjaga aksi tetap damai bukan berarti melemahkan suara rakyat. Justru aksi yang tertib membuat pesan lebih kuat, tuntutan lebih jelas, dan masyarakat tidak menjadi korban.
Budi pun mengajak seluruh pihak menjaga Jakarta sebagai ruang bersama. “Jakarta adalah milik kita bersama untuk kita sama-sama menjaga Jakarta.”
Pesannya sederhana: kritik boleh keras, tetapi jangan biarkan perjuangan berubah menjadi kerusakan yang akhirnya merugikan rakyat sendiri. **
Editor : Hadwan
