JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Buka buku sejarah perang mana pun. Anda akan menemukan deretan nama jenderal pria, diplomat berdasi, dan presiden yang gagah. Narasi besar politik global seolah hanya milik kaum adam.
Namun, seorang pemikir feminis bernama Cynthia Enloe datang dengan pertanyaan sederhana yang mengguncang menara gading akademisi. Ia bertanya, “Where are the women?” (Di mana para wanitanya?).
Pertanyaan ini bukan sekadar mencari keberadaan fisik. Justru, Enloe menantang struktur kekuasaan yang ada. Ia membongkar fakta bahwa wanita selalu ada di sana—sebagai pekerja pabrik amunisi, istri diplomat, atau pelacur di sekitar pangkalan militer—tetapi peran mereka sengaja disembunyikan oleh sistem yang patriarkis.
Mitos “Pria Pelindung” yang Runtuh
Kaum realis sering menggunakan narasi ksatria. Mereka berdalih bahwa pria harus pergi berperang demi melindungi “wanita dan anak-anak” di rumah.
Padahal, feminisme melihat argumen ini sebagai mitos yang berbahaya. Dalam perang modern, garis depan dan garis belakang telah kabur. Faktanya, wanita sering kali menjadi korban utama, bukan pihak yang terlindungi.
Mereka menghadapi ancaman pemboman, kelaparan, dan pengungsian. Lebih mengerikan lagi, tubuh wanita sering menjadi medan tempur itu sendiri. Pemerkosaan sistematis kerap terjadi sebagai senjata perang untuk menghancurkan moral musuh. Jadi, narasi “perlindungan” hanyalah kedok untuk melegitimasi kekerasan maskulin.
Keamanan Negara vs Keamanan Manusia
Kritik feminis juga menyerang definisi “keamanan”. Pandangan tradisional (maskulin) selalu fokus pada Keamanan Negara (State Security). Mereka sibuk menghitung jumlah tank, rudal, dan mengamankan garis perbatasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, feminisme menawarkan konsep Keamanan Manusia (Human Security). Bagi seorang ibu di zona konflik, keamanan bukanlah soal kedaulatan negara.
Keamanan bagi mereka adalah bebas dari rasa takut akan pemerkosaan saat mengambil air. Keamanan adalah jaminan makanan untuk anak-anak mereka dan bebas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, mendahulukan anggaran militer di atas kesejahteraan sosial adalah bentuk ketidakamanan yang nyata bagi wanita.
Wanita di Meja Perundingan
Dunia internasional perlahan mulai sadar. Pasalnya, perjanjian damai yang hanya melibatkan pria bersenjata sering kali gagal bertahan lama.
Studi statistik membuktikan fakta menarik. Jika negosiator perempuan terlibat dalam proses perdamaian, peluang perjanjian tersebut bertahan lebih dari 15 tahun meningkat drastis hingga 35 persen.
Wanita cenderung membawa isu-isu akar rumput ke meja perundingan, seperti pendidikan dan kesehatan. Lantas, perdamaian yang tercipta menjadi lebih inklusif dan mengakar di masyarakat, bukan sekadar gencatan senjata elitis.
Melengkapi Gambar yang Hilang
Pada akhirnya, Hubungan Internasional tidak akan pernah lengkap tanpa suara wanita. Mengabaikan pengalaman setengah dari populasi dunia adalah cacat logika yang fatal.
Kita harus berhenti memandang perang sebagai “urusan pria”. Maka, libatkan wanita bukan hanya sebagai korban yang butuh belas kasihan, tetapi sebagai agen perubahan yang aktif dalam merancang masa depan dunia yang lebih damai.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
