Presiden Ramaphosa Sebut Kebijakan Pengungsi Afrikaner Donald Trump

Sabtu, 7 Maret 2026 - 13:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Konfrontasi terbuka. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa melontarkan kritik langka dan keras terhadap Donald Trump, menyebut sang Presiden AS

Konfrontasi terbuka. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa melontarkan kritik langka dan keras terhadap Donald Trump, menyebut sang Presiden AS "sangat tersesat" terkait klaim palsu genosida warga kulit putih di negaranya. Dok: Ricardo Stuckert / PR

JOHANNESBURG, POSNEWS.CO.ID – Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mematahkan tradisi diplomatik. Ia meluncurkan serangan verbal langsung terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, Ramaphosa menilai kebijakan luar negeri AS terhadap kelompok minoritas kulit putih bersumber dari ketidaktahuan dan prasangka rasial.

“Saya hanya berpikir bahwa dia sangat tidak terinformasi,” ujar Ramaphosa dalam wawancara eksklusif yang terbit pekan ini. Oleh karena itu, kritik tersebut muncul sebagai respon atas langkah agresif pemerintahan Trump. Sebab, Washington secara sepihak mengintervensi isu reformasi lahan dan status sosial ekonomi warga Afrikaner.

“Ambush” di Ruang Oval

Ramaphosa mengenang pertemuan tahun lalu di Ruang Oval sebagai sebuah “pertunjukan” yang tidak profesional. Menurutnya, Trump sempat mematikan lampu ruangan dan memutar sebuah video khusus. Video tersebut mengeklaim secara keliru bahwa Afrika Selatan sedang mengalami “genosida kulit putih”.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya menyadari bahwa dia melihat Afrika Selatan melalui lensa yang berkabut,” tegas Ramaphosa. Alhasil, presiden AS itu gagal memahami bahaya nyata dari kebijakan apartheid masa lalu. Bahkan, ia menilai Trump meremehkan fakta sejarah dan kondisi sosiologis yang bangsa pelangi hadapi saat ini.

Baca Juga :  Donald Trump Teken Aturan Pecat 8.000 Pegawai Negeri

Kebijakan Pengungsi yang Kontroversial

Sejak menjabat kembali pada Januari 2025, Donald Trump terus menyebarkan berbagai tuduhan. Pasalnya, ia menyebut pemerintah sedang membantai minoritas kulit putih dan menyita tanah mereka secara paksa. Kemudian, pada Mei lalu, AS memperluas status pengungsi bagi warga Afrikaner secara resmi.

Langkah ini memicu kemarahan di Pretoria. Terutama, kebijakan tersebut memiliki dua alasan pemicu utama. Pertama, warga Afrikaner secara statistik tetap memiliki kekayaan berkali-kali lipat daripada warga kulit hitam. Kedua, Trump mengambil kebijakan ini saat ia justru memangkas program pengungsi perang dari negara lain.

“Saya pikir kebijakan Afrikaner ini rasis,” kata Ramaphosa. Oleh sebab itu, ia ingin mengikis perilaku rasis tersebut agar Trump bisa melihat kebenaran situasi yang ada.

Balasan Gedung Putih dan Dampak Diplomatik

Pihak Gedung Putih segera merespons kritik tersebut. Melalui pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa Presiden Trump memiliki “hati kemanusiaan”. Trump hanya ingin menyoroti kisah-kisah warga Afrikaner yang ia nilai memilukan. “Pemerintah Afrika Selatan tidak merespons, tetapi Presiden Trump akan terus menyuarakan kebenaran,” tulis pernyataan tersebut.

Baca Juga :  Menakar Remitansi dan Dilema Politik Perbatasan

Namun demikian, ketegangan ini memberikan dampak nyata pada hubungan internasional. Trump menolak menghadiri pertemuan pemimpin G20 di Johannesburg pada November lalu. Selain itu, ia melarang delegasi Afrika Selatan datang ke pertemuan tingkat tinggi di Miami akhir tahun ini.

Penegasan Fakta Lapangan

Ramaphosa menegaskan bahwa klaim Washington sepenuhnya hampa. Sebagai catatan, ia berencana turun dari kursi kepemimpinan partai tahun depan dan dari kursi presiden pada 2029. “Tidak ada genosida kulit putih di sini,” tegasnya. Lebih lanjut, ia memastikan pemerintah tidak mengusir atau memperlakukan petani kulit putih dengan buruk.

Ia menutup pernyataannya dengan nada heran atas obsesi Trump terhadap negaranya. Pasalnya, ia takjub melihat perhatian yang ia berikan kepada negara yang kecil. “Kami bukan ancaman bagi Amerika Serikat,” pungkas Ramaphosa.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Tawarkan Tiket Murah 30 Persen Libur Sekolah, Ini Jadwal dan Ketentuannya
Marco Rubio Kecam Sensor Ketat Tiongkok Jelang Peringatan Tragedi 1989
Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen
Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya Gaji UMP 2026, Ber-KTP Jakarta
Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)
Jadi Justice Collaborator, Sony Sonjaya Janji Beberkan Aktor Besar Kasus SPPG
Indonesia vs Oman di GBK Malam Ini, Pengguna Jalan Diminta Cari Jalur Alternatif

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 22:21 WIB

KAI Tawarkan Tiket Murah 30 Persen Libur Sekolah, Ini Jadwal dan Ketentuannya

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:37 WIB

Marco Rubio Kecam Sensor Ketat Tiongkok Jelang Peringatan Tragedi 1989

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:35 WIB

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:48 WIB

Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:24 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya Gaji UMP 2026, Ber-KTP Jakarta

Berita Terbaru

Ilustrasi, Ketegangan diplomatik di Pasifik. Tiongkok menjatuhkan larangan perjalanan bagi anggota parlemen Selandia Baru setelah mereka nekat mengunjungi Taiwan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Jun 2026 - 17:35 WIB

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NETIZEN

Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa

Jumat, 5 Jun 2026 - 16:48 WIB