BOGOR, POSNEWS.CO.ID – Babak baru polemik SMK Boarding School ilegal di Kabupaten Bogor kian terbuka. Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I Jawa Barat menegaskan dua sekolah beroperasi tanpa izin, sementara satu sekolah lain berizin bermasalah dan cacat hukum.
Kepala KCD Pendidikan Wilayah I Jabar Cucu Salman, M.Ag memastikan SMK IDN Boarding School Pamijahan dan SMK IDN Boarding School Sentul ilegal.
Sementara itu, SMK IDN Boarding School Jonggol memang mengantongi izin, namun izin pendiriannya bermasalah karena menempati kawasan ruang terbuka hijau rawan longsor.
Lebih jauh, hasil rapat dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mengungkap dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diajukan sekolah diduga palsu, sehingga pendirian SMK IDN Jonggol cacat materiil.
“Setelah kami cek menyeluruh, Pamijahan dan Sentul ilegal. Jonggol berizin, tetapi bermasalah dan berpotensi cacat hukum,” ujar Cucu Salman di hadapan orang tua siswa dan kuasa hukum, Jumat (29/1/2026) di Cibinong.
KCD Tunggu Surat Pencabutan Izin
Selanjutnya, KCD Wilayah I Jabar menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut izin operasional SMK IDN Jonggol. KCD juga merekomendasikan penonaktifan NPSN dan penutupan sekolah tersebut.
“Kami tidak tinggal diam. Rekomendasi penutupan dan penonaktifan NPSN sudah kami sampaikan,” tegas Cucu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, pengawas sekolah Eki Darojat mengakui lemahnya pengawasan sejak sekolah itu beroperasi pada 2018. Ia mengaku hanya menerima informasi sepihak dari pihak sekolah.
“Saya akui kecolongan. Selama satu tahun menjabat, saya tidak mengetahui persoalan serius ini,” ujar Eki. Ia berjanji bertindak tegas karena sekolah melanggar sistem pendidikan nasional.
Kuasa Hukum Ultimatum Pemerintah
Sementara itu, kuasa hukum orang tua siswa, Yogi Pajar Suprayogi, S.H., memberi ultimatum satu pekan kepada KCD agar bertindak nyata menyelamatkan siswa.
Ia menegaskan, kasus ini sudah berjalan enam bulan tanpa solusi jelas, bahkan menyebabkan siswa putus sekolah.
“Negara harus hadir. Anak-anak korban sekolah ilegal butuh kepastian status pendidikan,” tegas Yogi.
Kuasa hukum lain, Hari Susanto, S.H., M.H., C.Me, menyoroti pelanggaran berat, mulai dari operasi tanpa izin, kurikulum diduga tak sesuai nasional, hingga jurusan TKJ yang disinyalir tak berizin.
Ia juga mempertanyakan akreditasi A yang disematkan pada sekolah bermasalah tersebut.
“Kami menunggu langkah konkret pemerintah dan informasi berkala. Jangan biarkan siswa terus jadi korban,” ujarnya.
Lima Laporan Polisi Jerat SMK Ilegal
Hingga kini, lima laporan polisi menjerat praktik SMK Boarding School ilegal di Bogor, mulai dari penipuan, pemalsuan dokumen, hingga penyelenggaraan pendidikan tanpa izin. Salah satu perkara telah naik ke tahap penyidikan di Polres Bogor.
Dengan fakta-fakta ini, publik kini menunggu sikap tegas Pemprov Jawa Barat untuk menutup sekolah ilegal dan memulihkan hak pendidikan siswa yang terlanjur menjadi korban. (MR)
Editor : Hadwan
