WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Seruan Presiden Donald Trump agar Partai Republik “menasionalisasi” pemilu memicu gelombang kritik di Washington pada Selasa (3/2/2026). Selain itu, para anggota parlemen dan pakar hukum menyebut usulan ini sebagai ancaman nyata terhadap tatanan konstitusional Amerika Serikat.
Dalam wawancara podcast bersama mantan Wakil Direktur FBI Dan Bongino, Trump kembali mengulangi klaim palsu bahwa pihak tertentu mencuri pemilu 2020 darinya. Oleh sebab itu, ia mendesak partainya untuk segera “mengambil alih” dan melakukan nasionalisasi pemungutan suara di setidaknya 15 lokasi tertentu, meskipun ia tidak merinci mekanisme pelaksanaannya.
Pushback Konstitusional dan Kekhawatiran “Januari 6”
Padahal, berdasarkan Konstitusi AS, pemerintah negara bagian—bukan pemerintah federal—yang memiliki wewenang penuh untuk mengawasi pemilu. Akibatnya, Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune tidak memberikan dukungan terhadap rencana pengambilalihan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya bukan pendukung federalisasi pemilu,” ujar John Thune kepada wartawan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa desentralisasi kekuasaan memberikan perlindungan lebih aman dari risiko peretasan sistem. Sementara itu, pakar ilmu politik Brendan Nyhan memperingatkan bahwa retorika semacam ini berisiko memicu kekerasan serupa serangan Capitol 6 Januari 2021 jika publik membiarkan narasi tersebut terus berkembang.
Penggeledahan di Georgia dan Peran Tulsi Gabbard
Ketegangan pun semakin meningkat setelah FBI melakukan penggeledahan di kantor pemilu Fulton County, Georgia, guna mencari surat suara tahun 2020. Bahkan, kehadiran Direktur Intelijen Nasional (DNI) Tulsi Gabbard dalam operasi domestik tersebut memicu alarm di kalangan Demokrat.
Senator Mark Warner menyatakan keterlibatan intelijen nasional dalam pemilu domestik sangat tidak biasa dan berbahaya bagi netralitas institusi. Alhasil, Warner menyebut tindakan ini sebagai bentuk politisasi badan intelijen. Namun, Gabbard berdalih bahwa kehadirannya merupakan permintaan langsung dari Trump untuk menganalisis keamanan sistem pemungutan suara elektronik yang menurutnya rentan manipulasi.
RUU SAVE Act dan Ancaman Pendanaan
Di sisi lain, pihak Gedung Putih melalui Karoline Leavitt menegaskan bahwa Trump menginginkan Kongres segera meloloskan SAVE Act. RUU ini mewajibkan pemilih memberikan bukti kewarganegaraan AS dan identitas foto. Trump tetap meyakini adanya banyak kecurangan dan penyimpangan dalam pemilu Amerika.
Beberapa sekutu Trump bahkan mengancam akan menahan pendanaan federal bagi negara bagian yang menolak aturan baru tersebut. Pasalnya, setiap tahun pemerintah memberikan bantuan ratusan juta dolar untuk administrasi pemilu, termasuk keamanan siber dan pelatihan petugas. Banyak pihak memandang ancaman ini sebagai upaya pemaksaan pusat terhadap otoritas lokal menjelang pemilu paruh waktu November yang akan menentukan kontrol atas Kongres.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
