BEIRUT, POSNEWS.CO.ID – Ketegangan militer di perbatasan utara Israel kembali memanas di tengah upaya diplomasi internasional. Serangan udara Israel merenggut nyawa warga sipil di Lebanon Selatan pada hari Rabu, memicu serangan balasan drone dari kelompok Hezbollah.
Dalam konteks ini, insiden berdarah tersebut terjadi saat kedua pihak bersiap melakukan perundingan di Washington. Oleh karena itu, stabilitas kawasan kini bergantung pada keberhasilan mediator Amerika Serikat dalam memperpanjang masa jeda pertempuran yang akan berakhir pada hari Minggu mendatang.
Tragedi di Tayri: Jurnalis dan Relawan Menjadi Korban
Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon melaporkan bahwa rudal Israel menghantam sebuah kendaraan di desa Tayri. Akibatnya, dua orang di dalam mobil tersebut tewas seketika. Bahkan, situasi kian memilukan setelah sebuah drone dilaporkan menjatuhkan granat ke arah tim penyelamat yang mencoba mengevakuasi seorang jurnalis dari reruntuhan.
Militer Israel membela tindakan tersebut dengan mengeklaim bahwa kendaraan yang menjadi target keluar dari “struktur militer Hezbollah”. Otoritas Tel Aviv menuduh pihak-pihak di dalam kendaraan tersebut telah melintasi garis pertahanan depan Israel. Meskipun demikian, investigasi internal militer kini sedang berjalan guna memeriksa laporan mengenai dua jurnalis yang terluka dalam gempuran tersebut.
Diplomasi Washington: Misi Duta Besar Moawad
Di tengah desing peluru, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengirimkan instruksi tegas kepada Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Moawad. Lebanon akan menuntut perpanjangan gencatan senjata dan penghentian penghancuran desa-desa di wilayah selatan dalam pertemuan di Washington pada hari Kamis besok.
Dalam hal ini, Beirut menetapkan perpanjangan gencatan senjata sebagai prasyarat mutlak guna melangkah ke tahap negosiasi selanjutnya. Secara khusus, Lebanon ingin membahas tiga poin krusial:
- Penarikan mundur total pasukan Israel dari wilayah kedaulatan Lebanon.
- Pemulangan warga Lebanon yang saat ini Israel tahan.
- Penetapan garis batas darat yang permanen dan sah secara internasional.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan hadir guna memfasilitasi pertemuan antara Moawad dan Duta Besar Israel Yechiel Leiter. Namun, Washington menegaskan bahwa jalur damai ini terpisah sepenuhnya dari negosiasi nuklir dengan Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perpecahan di Beirut: Oposisi Berri dan Jumblatt
Langkah pemerintah Lebanon untuk berdialog langsung dengan Israel memicu kegaduhan politik domestik yang hebat. Hezbollah mengecam keras inisiatif tersebut dan melabeli pemerintahan Aoun telah melakukan pengkhianatan diplomatik.
Ketua Parlemen Nabih Berri, tokoh senior Syiah di Lebanon, secara terbuka menolak negosiasi tatap muka. Menurutnya, Lebanon seharusnya menempuh jalur negosiasi tidak langsung guna menjaga martabat nasional. Senada dengan itu, tokoh Druze Walid Jumblatt menilai bahwa opsi paling realistis bagi Lebanon hanyalah memperbarui perjanjian gencatan senjata tahun 1949, bukan normalisasi hubungan.
Sejarah Konflik dan Retorika “Failed State”
Eskalasi terbaru ini berakar pada serangan 2 Maret lalu, saat Hezbollah membuka tembakan sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Sejak saat itu, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 2.400 orang di Lebanon. Di sisi lain, 15 tentara Israel gugur dan dua warga sipil tewas akibat roket Hezbollah.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar melabeli Lebanon sebagai “negara gagal” (failed state). Saar mendesak pemerintah Beirut untuk bekerja sama guna menyingkirkan pengaruh “negara teror” yang Hezbollah bangun di wilayah tersebut. Pada akhirnya, kedaulatan Lebanon kini sedang diuji oleh kemampuannya melucuti senjata milisi tanpa memicu perang saudara baru di tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
